 |
| SELARAS: Sinkronisasi program kegiatan tahun 2027, Sekjen ATR/BPN tekankan konsistensi pusat dan daerah -Foto dok Rilis ATR/BPN |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan pentingnya konsistensi sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas perencanaan, penganggaran, serta capaian kinerja berbasis hasil. Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sinkronisasi Program Kegiatan Tahun 2027 dan Penyusunan Penjenjangan Kinerja (Pohon Kinerja) yang digelar pada Senin (12/01/2026) di Hotel Sari Pacific, Jakarta.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, saat membuka kegiatan secara daring, menyampaikan bahwa sinkronisasi usulan program tahun 2027 perlu segera dilakukan meskipun masih berada di awal tahun 2026. Menurutnya, perencanaan oleh setiap satuan kerja harus dilakukan secara efektif dan efisien, tidak sekadar memenuhi aspek administratif.
“Saya berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Sinkronisasi usulan tahun 2027 perlu segera dilakukan meskipun saat ini masih awal tahun 2026. Penyusunan perencanaan oleh setiap satuan kerja (satker) harus dilakukan secara efektif dan efisien, tidak sekadar formalitas, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi kinerja, sehingga dapat menjadi arahan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan,” ujar Dalu.
Ia juga mengungkapkan bahwa realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 telah mencapai 95,26 persen. Capaian tersebut dinilai mencerminkan pengelolaan anggaran yang cukup efektif. Kendati demikian, Dalu menekankan masih perlunya penguatan realisasi pada sejumlah sumber dana, khususnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Untuk Tahun Anggaran 2026, Kementerian ATR/BPN memperoleh pagu anggaran sebesar Rp9,49 triliun. Namun, adanya kebijakan blokir anggaran sebesar Rp564 miliar membuat pagu efektif menjadi Rp8,93 triliun. Sementara itu, target PNBP Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3,24 triliun.
“Tiap tahun angka-angka ini terus berubah, namun sumber utama penerimaan tetap berasal dari layanan pertanahan, tata ruang, serta layanan lainnya. Oleh karena itu, saya berharap seluruhnya dapat berjalan dengan baik dan terkoordinasi,” tegasnya.
Dalam perencanaan Tahun 2027, Dalu menyampaikan bahwa usulan dari seluruh satuan kerja telah dialokasikan ke dalam tiga program utama. Target pendapatan direncanakan sebesar Rp3,285 triliun dengan kontribusi layanan regional mencapai 99,7 persen. Hingga 9 Januari 2026, target pendapatan yang telah diinput oleh daerah tercatat sebesar Rp2,956 triliun.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, menyatakan bahwa realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN saat ini telah berada pada kategori optimal, meski masih terdapat ruang untuk perbaikan.
“Namun demikian, masih terdapat ruang untuk terus meningkatkan capaian tersebut. Keterbatasan waktu dan belum optimalnya perhitungan sejak awal menjadi tantangan yang perlu dievaluasi. Oleh karena itu, pada Tahun 2026 kami akan memulai dengan penguatan mitigasi risiko,” ujarnya.
Kegiatan tersebut diikuti oleh para Kepala Bagian Program dari masing-masing direktorat jenderal serta Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia secara luring. Sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya turut hadir sebagai narasumber secara daring.
Sumber: Rilis ATR/BPN