 |
| BERBINCANG: Jajaran Bawaslu Banjarbaru melakukan diskusi terkait pelayanan publik bersama Wali Kota Lisa - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Bawaslu Kota Banjarbaru menggelar audiensi dengan Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, untuk memperkuat sinergi program strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan layanan publik, khususnya terkait penyelenggaraan pengawasan pemilu dan pemilihan kepala daerah.
Anggota Bawaslu Banjarbaru Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H), Bahrani, menyampaikan bahwa audiensi ini bertujuan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi serta memperkuat pengawasan pemilu secara maksimal. Menurutnya, pencapaian target peningkatan kualitas pengawasan tidak akan optimal tanpa dukungan dan kolaborasi pemerintah daerah.
“Kami berharap Pemerintah Kota Banjarbaru memberikan dukungan, baik melalui sosialisasi kepada masyarakat maupun fasilitasi kanal pengaduan terkait hak pilih. Pemilu bukan hanya tanggung jawab Bawaslu dan KPU, tetapi milik seluruh masyarakat,” ujar Bahrani, Kamis (4/12/2025).
Bahrani menjelaskan, salah satu program yang sedang dijalankan Bawaslu Banjarbaru pada 2025–2026 adalah pengawasan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Pemerintah daerah diharapkan mendukung sosialisasi ini hingga tingkat kecamatan, kelurahan, dan sekolah-sekolah agar warga, khususnya pemilih pemula, memahami hak pilih mereka.
 |
| SILATURAHMI: Jajaran Bawaslu Banjarbaru melakukan foto bersama Wali Kota Lisa - Foto Dok Istimewa |
“Kami ingin setiap warga yang berusia 17 tahun pada hari pemilu dapat tercatat dalam data pemilih dan berkontribusi secara aktif. Program ini juga memudahkan proses administrasi kependudukan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat,” tutur Bahrani.
Bawaslu Banjarbaru juga menekankan pentingnya akses informasi dan kanal pengaduan yang mudah dijangkau masyarakat, sehingga warga dapat melaporkan permasalahan terkait hak pilih dengan cepat dan transparan.
“Kerawanan nyata yang dihadapi Pemerintah Banjarbaru adalah tingginya mobilitas penduduk. Ada yang pindah masuk, ada yang pindah keluar, karena Banjarbaru saat ini berstatus Ibu Kota Provinsi,” tambah Bahrani.
Sementara itu, Wali Kota Lisa menyatakan dukungannya terhadap program Bawaslu. Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan program Pemkot dalam pemutakhiran data kependudukan.
“Alhamdulillah, hari ini kita telah memiliki Layanan Adminduk Digital. Dengan adanya kolaborasi bersama Bawaslu, hal ini akan semakin menegaskan Banjarbaru sebagai kota modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warganya, khususnya dalam administrasi kependudukan dan partisipasi demokrasi,” ungkap Wali Kota.
Audiensi ini diharapkan memperkuat kolaborasi antara Bawaslu, pemerintah daerah, dan masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah di Kota Banjarbaru pada 2026 dapat berjalan berkualitas, transparan, dan partisipatif.
Penulis: H. Faidur