 |
| BICARA: Wakil Bupati Balangan, H. Akhmad Fauzi, membuka rakor persiapan MPP Tahun 2025 - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Pemerintah Kabupaten Balangan terus mematangkan persiapan menuju terwujudnya Mal Pelayanan Publik (MPP) Tahun 2025, sebagai wujud nyata transformasi pelayanan publik yang cepat, transparan, dan terintegrasi.
Langkah tersebut diawali dengan digelarnya Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan MPP 2025 di Benteng Tundakan, yang secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Balangan, H. Akhmad Fauzi. Kegiatan ini diikuti para pimpinan SKPD, instansi vertikal, serta perwakilan lembaga pelayanan publik di daerah.
Dalam arahannya, H. Akhmad Fauzi menegaskan pentingnya membangun sinergi dan inovasi antarinstansi agar pelayanan publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia menilai, MPP tidak sekadar proyek fisik, melainkan langkah strategis membangun budaya kerja baru dalam birokrasi.
"Mal Pelayanan Publik bukan hanya soal gedung megah atau fasilitas modern, tetapi bagaimana menghadirkan pelayanan yang ramah, efisien, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat," ujarnya.
Wabup menekankan bahwa keberadaan MPP akan menjadi tolak ukur komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
"Kuncinya ada pada kolaborasi. Semua perangkat daerah dan instansi mitra harus berkomitmen untuk bergerak bersama demi pelayanan publik yang lebih baik," tambahnya.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Balangan, Akhriani, melaporkan bahwa proses persiapan pembangunan MPP terus berjalan. Sejumlah tahapan penting telah dimulai, baik dari sisi infrastruktur, sistem digitalisasi layanan, maupun koordinasi lintas sektor.
"Kami menyiapkan MPP Balangan sebagai pusat layanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai instansi, mulai dari pemerintah daerah, instansi vertikal, BUMN, hingga pihak swasta. Semua dalam satu tempat yang nyaman dan mudah diakses masyarakat," jelasnya.
Melalui MPP ini, masyarakat Balangan ke depan diharapkan dapat mengurus berbagai keperluan administrasi seperti perizinan, kependudukan, hingga layanan sosial tanpa harus berpindah-pindah lokasi.
Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan komitmen seluruh pemangku kepentingan menuju pelayanan publik modern dan berdaya saing, sebagai bagian dari visi besar Pemkab Balangan membangun tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif.
Penulis: Mardiana