 |
| FINALISASI DATA: Enam provinsi sudah penuhi target KP2B, sisanya dikejar revisi RTRW -Foto dok ATR/BPN Barito Kuala |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmennya mengawal percepatan revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di seluruh Indonesia. Revisi tersebut diperlukan untuk memastikan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) tercantum secara jelas dalam RTRW, termasuk perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang tidak boleh dialihfungsikan.
“Untuk sementara, target kami tiga bulan ini. Kami menargetkan awal 2026 sudah clean and clear. Kami di ATR/BPN pro ketahanan pangan,” ujar Nusron dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Penataan Ulang RTRW, Alih Fungsi Lahan, LBS, LP2B, dan KP2B tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Pada kesempatan itu, Nusron meminta pemerintah daerah segera melakukan identifikasi, verifikasi, dan klarifikasi terhadap lahan baku sawah (LBS) di wilayah masing-masing, dengan batas waktu maksimal Februari 2026. Data tersebut akan menjadi dasar revisi RTRW untuk memasukkan KP2B sedikitnya 87 persen dari total LBS, sesuai target RPJMN 2025–2029.
Nusron memaparkan bahwa dari 38 provinsi, sudah ada enam provinsi yang mengalokasikan KP2B sebesar minimal 87 persen dari total LBS dalam RTRW mereka. Sementara itu, 19 provinsi lainnya telah mencantumkan KP2B, namun porsinya belum mencapai target. Adapun 13 provinsi belum memasukkan KP2B dalam RTRW sama sekali.
“Harapan kami, peta RTRW ini berada dalam satu deliniasi yang sama sehingga ke depan ada kepastian mana yang boleh dan tidak boleh dialihfungsikan,” ujarnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang turut hadir dalam rapat, menekankan pentingnya penataan ulang lahan persawahan untuk menekan terjadinya alih fungsi lahan. Pihaknya berkomitmen mendampingi pemerintah daerah dalam proses revisi RTRW, bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN.
Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta perwakilan dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Menteri Nusron turut didampingi sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN.
Sumber: ATR/BPN Barito Kuala