 |
FORUM KONSULTASI PUBLIK: Berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pengusaha, pekerja dan masyarakat menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Tenaga Kerja Kabupaten Balangan – Foto Ist |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Untuk menjaring aspirasi masyarakat terkait kebijakan di bidang tenaga kerja, koperasi, dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Tenaga Kerja Kabupaten Balangan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025 di Aula Dinas setempat, Rabu (29/10/2025).
Forum konsultasi publik yang secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas, Abdurrahman Arrahimi ini menjadi wadah pentingnya bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pengusaha, pekerja dan masyarakat serta untuk berdiskusi dan memberikan masukan terkait program dan kebijakan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Dinas koperasi usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja.
Selain itu, tujuan dilaksanakannya kegiatan ini juga untuk memperkuat sinergi antara sektor publik dan sektor swasta, serta membangun kolaborasi yang lebih erat dalam mewujudkan kabupaten Balangan yang lebih maju dan sejahtera.
Dalam sambutannya, Abdurrahman Arrahimi menyatakan bahwa forum ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah kabupaten Balangan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
"Melalui diskusi terbuka seperti ini kita berharap dapat menghasilkan kebijakan yang lebih relevan serta memberikan solusi nyata terhadap tantangan yang dihadapi masyarakat dan sektor usaha di Balangan," ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) Abdul Mukhlis menyampaikan forum ini juga menjadi ruang untuk memperkuat dialog antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang tenaga kerja, koperasi dan UKM .
Melalui hasil dari forum dengan tema "Mewujudkan pelayanan Publik prima melalui standar pelayanan yang partisipatif dan berkelanjutan" ini diharapkan akan lahir rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Balangan.
“Forum Konsultasi Publik adalah kegiatan dialog, diskusi, dan pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya untuk menyelaraskan harapan publik dengan standar pelayanan, merumuskan kebijakan, dan meningkatkan kualitas layanan yang ada,” ujarnya.
Menurutnya, FKP merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah baik dari media massa maupun secara online.
“Adapun tujuan utama forum konsultasi publik yakni meningkatkan kualitas pelayanan, membuka ruang partisipasi, menyelaraskan pelayanan dengan harapan masyarakat, membangun akuntabilitas dan transparansi,” tuntasnya.
Penulis: Mardiana