 |
| DEMO RICUH: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keterangan pers terkait situasi terkini di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025) -Foto dok nasional.kompas.com |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan aparat keamanan dan jajaran pemerintahan untuk meningkatkan kewaspadaan pasca rangkaian aksi demonstrasi pada 25, 28–30 Agustus 2025 yang berujung ricuh di berbagai daerah.
Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025), Prabowo menegaskan bahwa tindakan penjarahan dan perusakan fasilitas umum merupakan pelanggaran hukum yang tidak dapat ditoleransi. Ia meminta TNI dan Polri mengambil langkah tegas terhadap para pelaku.
“Kepada pihak Kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk ambil tindakan setegas-tegasnya terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, maupun sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku,” tegas Prabowo.
Presiden juga menekankan bahwa penyampaian aspirasi adalah hak setiap warga negara, namun harus dilakukan secara damai. Menurutnya, negara berkewajiban hadir melindungi rakyat jika aksi demonstrasi berubah menjadi anarkis.
Instruksi itu telah disampaikan langsung kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala BIN Herindra, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Seusai rapat kabinet Merah Putih yang digelar di Istana, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan kembali arahan Presiden. Ia mengatakan, aparat diminta tidak ragu bertindak terukur namun tegas terhadap pelanggaran hukum.
“Presiden memberi penegasan agar tindakan-tindakan kriminal, baik dalam bentuk perusakan fasilitas umum maupun harta pribadi, ditindak secara tegas sesuai hukum,” ujar Sjafrie.
Ia menambahkan, ketegasan aparat bukan hanya demi menjaga stabilitas negara, melainkan juga untuk menjamin rasa aman masyarakat.
Selain aparat keamanan, Prabowo menugaskan Kepala BIN untuk meningkatkan pemantauan intelijen serta melaporkan setiap dinamika lapangan secara cepat. Mendagri Tito Karnavian juga diminta mengoordinasikan pemerintah daerah agar menjaga stabilitas politik dan sosial.
“Soliditas antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas nasional,” kata Sjafrie.
Gelombang demonstrasi besar yang dimulai sejak 25 Agustus 2025 dipicu oleh kontroversi tunjangan anggota DPR serta pernyataan sejumlah legislator yang menuai kemarahan publik.
Ketegangan memuncak pada 28 Agustus ketika seorang pengemudi ojek online tewas setelah terlindas kendaraan taktis saat aksi di Pejompongan, Jakarta Pusat. Peristiwa itu menyulut kerusuhan yang meluas.
Sejumlah rumah pejabat menjadi sasaran penjarahan, termasuk milik anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Nafa Urbach, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani. Gedung publik pun turut diserang, seperti gedung DPRD Makassar dan Gedung Grahadi Surabaya yang dibakar massa.
Fasilitas umum di berbagai kota ikut mengalami kerusakan akibat amuk massa.
Sumber: nasional.kompas.com