 |
| SOSOK: Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui Rapat Koordinasi dan Pemantauan di sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Kegiatan ini digelar Selasa (9/9/2025) di Aula Kayuh Baimbai, Balai Kota Banjarmasin.
Rakor dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR, didampingi Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman. Hadir pula Satgas Penindakan KPK, Agus Kurniawan (Jaksa Utama Pratama), beserta tim, serta seluruh kepala SKPD dan jajaran terkait.
Dalam sambutannya, Wali Kota Yamin menegaskan dukungan penuh terhadap penerapan program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK. Program ini dinilai sebagai instrumen penting untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan sekaligus mencegah praktik korupsi di daerah.
“Kami sangat mendukung adanya MCSP KPK ini. Program ini membantu Pemkot Banjarmasin memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui delapan fokus area yang dievaluasi setiap tahun,” ujar Yamin.
Rakor kali ini menitikberatkan pada sektor PBJ, mulai dari evaluasi indikator pengadaan, pengendalian PBJ strategis, hingga penguatan independensi UKPBJ dalam mewujudkan transparansi.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin mengetahui sejauh mana indikator pengadaan sudah dijalankan, bagaimana pengendalian PBJ strategis, serta memastikan regulasi kebijakan tersedia untuk mendukung akuntabilitas,” jelasnya.
Yamin juga berharap kehadiran Satgas Penindakan KPK yang dipimpin Agus Kurniawan dapat memberi pendampingan nyata bagi Pemkot Banjarmasin.
“Kami berharap dengan kedatangan Bapak Agus Kurniawan dan tim, akan ada bimbingan dan masukan yang dapat meningkatkan nilai MCSP Kota Banjarmasin, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa,” tambahnya.
Melalui rakor ini, Pemkot Banjarmasin menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan transparansi, serta mencegah praktik korupsi melalui sistem pengadaan barang dan jasa yang profesional dan akuntabel.
Penulis: Realita Nugraha