![]() |
KOMPAK: Ketua PW GP Ansor Kalsel, Gusti Taufik Hidayat, bersama jajaran pengurus GP Ansor di Kalsel - Foto Dok H. Faidur |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Kalimantan Selatan (PW GP Ansor Kalsel) menegaskan komitmennya untuk mendukung program swasembada pangan nasional sebagaimana hasil pertemuan Ketua Umum PP GP Ansor, Addin Jauharudin, dengan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Senin (8/9/2025).
Ketua PW GP Ansor Kalsel, Gusti Taufik Hidayat, menyampaikan bahwa setiap arahan ketua umum merupakan instruksi yang wajib ditindaklanjuti hingga ke tingkat daerah.
“Ketum menyatakan siap menyukseskan program pemerintah terkait swasembada pangan, maka kami di daerah juga wajib melakukan hal serupa,” tegasnya.
Menurut Gusti Taufik, menjaga keutuhan NKRI bukan hanya melalui perjuangan fisik, tetapi juga lewat penguatan ekonomi rakyat. Ia menilai kesejahteraan masyarakat harus tumbuh dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hingga peternakan.
“Faham ekonomi dari bawah harus tumbuh. Rakyat sejahtera juga bagian dari konsep NKRI harga mati,” ujarnya.
Lebih lanjut, GP Ansor Kalsel siap mengerahkan jajaran Satuan Banser di seluruh wilayah sebagai garda terdepan untuk mengawal implementasi hasil pertemuan antara PP GP Ansor dan Kementerian Pertanian.
“Segera kita instruksikan para sahabat Banser yang tersebar di Kalsel guna menjaga kebijakan menteri dalam menyejahterakan petani dan rakyat, sekaligus menjaga menteri dari tekanan mafia pangan,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharudin, menegaskan dukungan penuh terhadap kinerja Mentan Amran yang dinilai berani memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memberantas mafia pangan.
“Kami mendukung sepenuhnya. Apa yang pemerintah butuhkan, kami siap di lapangan. Bahkan ketika Pak Mentan turun ke daerah-daerah, kami pun siap ikut mengawal agenda-agenda lapangan tersebut,” kata Addin, dikutip dari Antara.
Sementara itu, Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan negara tidak boleh kalah dari mafia pangan yang merugikan petani dan konsumen. Ia mengungkapkan hasil investigasi Kementan menemukan 212 dari 268 merek beras premium tidak sesuai standar dan kasus ini telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
“Mafia pangan merugikan petani, memukul konsumen, dan menciptakan ketidakadilan. Kami tidak akan tinggal diam, tindakan tegas akan terus dilakukan,” tegas Amran.
Penulis: H. Faidur