Trending

56,59 Persen APBD 2026 Dialokasikan untuk Layanan Dasar Masyarakat

TANGGAPAN: Sekretaris Daerah Tanah Laut, Ismail Fahmi, menyampaikan apresiasi kepada fraksi-fraksi DPRD atas tanggapan yang diberikan saat pengajuan Rancangan APBD 2026 - Foto Dok Istimewa

RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut mendapat respons positif dari fraksi-fraksi DPRD. Apresiasi dan masukan konstruktif dari legislatif disambut baik oleh Pemkab, menunjukkan sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif dalam merancang anggaran yang pro-rakyat.

Tanggapan resmi Pemkab disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tanah Laut, Ismail Fahmi, mewakili bupati dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Laut, Senin (22/9/2025). 

“Inilah wujud kebersamaan antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga stabilitas pemerintahan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Fahmi.


Ia menegaskan bahwa alokasi APBD 2026 akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur prioritas, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta perlindungan sosial. Sebanyak 56,59 persen dari belanja daerah dialokasikan khusus untuk urusan wajib yang berhubungan langsung dengan pelayanan dasar.

Terkait pengelolaan keuangan, Pemkab berkomitmen bertindak hati-hati, transparan, dan rutin memantau kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Penyertaan modal bukan hanya untuk menghasilkan dividen, tetapi juga membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” jelasnya.

Pemkab juga menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain pemutakhiran data pajak, digitalisasi sistem pemungutan, dan pengembangan sektor pariwisata.

Meski menghadapi ruang fiskal yang terbatas, Ismail Fahmi memastikan program-program esensial tidak akan dikurangi. “Meski ruang fiskal terbatas, program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, dan pendidikan tidak akan dikurangi. Pemerintah tetap menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama,” tegasnya.

Dengan komitmen tersebut, Pemkab Tanah Laut berharap APBD 2026 dapat segera disahkan menjadi anggaran yang sehat, realistis, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Penulis: Lutfi 

Lebih baru Lebih lama