 |
PERLIHATKAN DOKUMEN: Wali Kota Banjarmasin H. M. Yamin HR dan Ketua DPRD Rikval Fachruri didampingi Wakil Ketua memperlihatkan dokumen Perubahan APBD Banjarmasin 2025 – Foto Diskominfo Banjarmasin |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin resmi menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2025. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan prioritas masyarakat, termasuk tata kelola persampahan dan pembangunan infrastruktur.
Pengesahan APBD-P ini dilakukan dalam Rapat Paripurna Tingkat II di gedung DPRD Banjarmasin pada Rabu (20/8/2025). Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Rikval Fachruri dan dihadiri oleh Wali Kota Banjarmasin H. M. Yamin HR beserta seluruh anggota dewan.
Dengan disahkannya APBD-P ini, Pemkot Banjarmasin menegaskan langkah penting dalam menyesuaikan anggaran dengan kondisi nyata serta kebutuhan prioritas masyarakat selama tahun berjalan.
Wali Kota Yamin mengapresiasi sinergi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD dalam pembahasan rancangan APBD-P.
“Pertama, apresiasi kepada legislatif yang telah memberi banyak perhatian, saran, dan masukan selama proses pembahasan anggaran,” ujarnya.
Selanjutnya, hasil APBD Perubahan tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan untuk dilakukan evaluasi.
“Ini akan kita sampaikan, lalu bersama-sama menyempurnakan hasil evaluasi sesuai regulasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2024. Ini penting sebagai bagian dari sinergi antar pemerintah daerah,” jelasnya.
Yamin menekankan, dengan adanya perubahan anggaran, Pemkot dapat lebih fokus pada program-program prioritas seperti tata kelola persampahan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga pengembangan ekonomi lokal.
Ia juga berpesan agar SKPD lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan anggaran.
“Ini harus jadi perhatian seluruh perangkat daerah agar menyusun program yang bermanfaat dan realistis sesuai postur anggaran. Implementasi APBD harus benar-benar dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Sumber/Penulis: Diskominfo Banjarmasin/Realita Nugraha