 |
| LAPORKAN EFISIENSI: Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan keterangan pers kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, (6/8/2025) -Foto dok BPMI Setpres |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, melaporkan sejumlah capaian strategis kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025). Salah satu sorotan utama adalah kebijakan efisiensi anggaran melalui pengendalian pemberian tantiem dan bonus kepada jajaran manajemen BUMN.
“Penghematan yang kami lakukan, secara konservatif, mencapai sekitar Rp8 triliun per tahun. Kajian menyeluruh terkait hal ini sudah kami sampaikan kepada Presiden,” ungkap Rosan dalam keterangannya usai pertemuan.
Rosan menjelaskan bahwa efisiensi anggaran dilakukan melalui penerbitan surat edaran yang mengatur pemberian tantiem dan bonus kepada Komisaris dan Direksi BUMN. Kebijakan tersebut mengacu pada kinerja perusahaan, serta ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam tata kelola BUMN.
“Saya melaporkan penghematan yang berasal dari surat edaran yang kami terbitkan, terkait pengaturan pemberian tantiem dan bonus bagi manajemen yang dinilai berhak menerimanya berdasarkan kinerja,” jelasnya.
Selain laporan efisiensi anggaran, Rosan juga memaparkan perkembangan deregulasi dan percepatan proses perizinan investasi yang dilakukan Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Ia mengonfirmasi bahwa Peraturan Pemerintah (PP) terbaru telah diterbitkan sebagai dasar hukum percepatan layanan perizinan.
“Alhamdulillah, PP-nya baru saja keluar. Untuk semua kementerian yang terkait perizinan, jika dalam jangka waktu yang ditentukan tidak memberikan tanggapan, maka izin tersebut otomatis akan kami keluarkan,” ujar Rosan.
Langkah tersebut, lanjutnya, bertujuan memberikan kepastian waktu bagi investor serta mempercepat proses birokrasi yang selama ini dianggap berbelit. Presiden Prabowo, kata Rosan, juga menegaskan agar seluruh kementerian dan lembaga segera menyesuaikan diri dengan sistem yang terintegrasi dalam pelayanan perizinan.
“Ini adalah upaya konkret untuk memberikan kepastian waktu dan efisiensi. Presiden juga meminta agar semua kementerian yang belum sepenuhnya terintegrasi segera menindaklanjuti, karena PP-nya sudah resmi diberlakukan,” tegas Rosan.
Sumber: BPMI Setpres
Tags:
POLITIK