 |
| KOMPAK: Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, didampingi Kepala DP3APMP2KB Banjarbaru, Erma Epiyana Hartati, melakukan foto bersama peserta kegiatan Kampanye Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak - Foto Dok H Faidur |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Hingga pertengahan tahun 2025, tercatat sebanyak 34 kasus telah dilaporkan dan ditangani oleh otoritas terkait.
Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Kota Banjarbaru, Erma Epiyana Hartati, di sela peluncuran Kampanye Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Rabu (16/7/2025) di Aula Linggangan Intan, Kantor DPRD Banjarbaru.
"Secara presentase terjadi peningkatan kasus dibanding tahun 2024. Angka yang tercatat hingga Juni 2025, sebanyak 12 kasus melibatkan kekerasan terhadap perempuan, dan 22 kasus menyasar anak-anak sebagai korban," ungkap Erma.
Ia juga mengatakan bahwa sebagian dari kasus-kasus tersebut sampai memasuki tahap penegakan hukum dan telah ditangani secara terpadu oleh Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
“Kami memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang menangani secara langsung. Di dalam tim Satgas ini tergabung sejumlah instansi, mulai dari Dinas Sosial, Pengadilan Agama, hingga Kejaksaan. Ini kerja lintas sektor,” jelasnya.
Meski demikian, Erma menyatakan optimisme bahwa kampanye ini dapat menjadi langkah efektif dalam mengatasi tren kasus yang mengkhawatirkan.
"Ini adalah upaya kita untuk menekan tren kenaikan yang terjadi. Dan giat-giat seperti ini telah kita laksanakan di sekolah-sekolah maupun kelurahan," ucapnya.
Sementara itu, Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, yang hadir dalam kegiatan tersebut, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menciptakan ekosistem perlindungan yang kokoh. Ia menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak boleh ditoleransi dalam bentuk apa pun.
“Negara tidak bisa bekerja sendiri. Perlu keterlibatan aktif dari keluarga, sekolah, komunitas, media, dan dunia usaha untuk membangun budaya zero tolerance terhadap kekerasan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa kekerasan bukanlah bagian dari nilai dan budaya masyarakat Banjarbaru yang menjunjung tinggi penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Kampanye ini diikuti ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi perempuan, pelajar SMP dan SMA sederajat. Kegiatan turut menghadirkan narasumber dari unsur Kepolisian, Kementerian Agama, serta psikolog untuk memberikan perspektif menyeluruh terkait upaya pencegahan dan perlindungan.
Penulis: H Faidur