 |
| DIRJEN PSKP ATR/BPN: Konflik tanah hambat investasi, perlu sinergi lintas kementerian -Foto dok ATR/BPN Barito Kuala |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA - International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi lintas kementerian dalam mengatasi berbagai persoalan pertanahan yang berpotensi menghambat pembangunan dan investasi nasional.
Pernyataan ini disampaikan Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Iljas Tedjo Prijono, usai menghadiri pembukaan ICI 2025 di Jakarta International Convention Center, Rabu (11/6/2025).
“Dengan adanya kolaborasi dan sinergi antar kementerian di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), permasalahan pertanahan dapat diselesaikan secara terintegrasi demi kelancaran pembangunan,” ujar Iljas.
Menurutnya, inisiatif Kemenko IPK dalam menggagas ICI 2025 patut diapresiasi karena menjadi wadah strategis untuk memperkuat kontribusi kementerian dan lembaga dalam ekosistem pembangunan nasional, khususnya terkait penyelesaian konflik pertanahan.
“Kami mengapresiasi inisiatif Kemenko IPK yang telah mengoordinasikan berbagai kementerian, termasuk Kementerian ATR/BPN. Forum ini sangat penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, sesuai arahan Presiden Prabowo,” jelas Iljas.
Lebih jauh, Iljas menekankan bahwa peran Direktorat Jenderal PSKP sangat krusial dalam mendukung pembangunan infrastruktur, terutama dalam memberikan kepastian hukum atas tanah. Ia menyebut masih banyak tantangan di lapangan, khususnya terkait proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, investasi, hingga program transmigrasi.
“Permasalahan pengadaan tanah masih sering muncul, baik untuk pembangunan, investasi, maupun transmigrasi. Kepastian hukum atas hak tanah sangat penting agar pembangunan tidak tersendat,” tuturnya.
Dirinya berharap, forum ICI dapat menjadi ajang berkelanjutan dalam memperkuat sinergi antarlembaga guna menciptakan penyelesaian konflik pertanahan yang lebih adil, komprehensif, dan pro-investasi.
“Dengan hadirnya Menko IPK yang membawahi sejumlah kementerian, kita memiliki peluang besar untuk membangun kolaborasi yang lebih kuat dan efektif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pertanahan secara bersama-sama,” pungkas Iljas.
Sumber: ATR/BPN Barito Kuala
Tags:
ATR/BPN BARITO KUALA