 |
| DIALOG: Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR, saat menjadi narasumber dialog interaktif tentang penyuluhan antikorupsi - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR, secara tegas menyatakan dirinya siap menjadi kepala daerah pertama di Indonesia yang menyandang status sebagai Penyuluh Antikorupsi (PAKSI).
Hal tersebut disampaikan Yamin saat menjadi narasumber dalam program Dialog Interaktif bertema "Sinergi Pencegahan Korupsi melalui Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi di Pemerintah Kota Banjarmasin" yang disiarkan TVRI Kalimantan Selatan, Senin (19/5/2025).
Dalam diskusi yang menghadirkan sejumlah tokoh strategis, mulai dari perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DPRD Kota Banjarmasin, hingga Ketua Forum Aksi Penyuluh Antikorupsi Kalsel, Yamin menegaskan bahwa keikutsertaannya sebagai PAKSI bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk partisipasi aktif dalam membangun pemerintahan yang bersih.
“PAKSI adalah garda terdepan pencegahan korupsi. Saya ingin menunjukkan bahwa kepala daerah pun harus menjadi bagian dari gerakan ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yamin memaparkan bahwa langkah ini sejalan dengan visi besar Kota Banjarmasin menuju kota yang maju dan sejahtera. Ia merinci empat misi utama, mulai dari pembangunan SDM berintegritas, transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan, penguatan ekonomi bersih dan adil, hingga pembangunan infrastruktur dan lingkungan yang bebas korupsi.
Untuk mewujudkannya, Pemkot Banjarmasin aktif memperkuat kapasitas PAKSI melalui pelatihan, dukungan anggaran, hingga evaluasi berkelanjutan. Tak hanya itu, Yamin juga menggarisbawahi pentingnya tiga pilar utama dalam membangun sinergi antikorupsi: partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.
Ia menyebut pendekatan hexahelix yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, media, dan komunitas sebagai model kolaborasi yang diterapkan untuk memperluas pengaruh gerakan antikorupsi di kota tersebut.
“Kita harus menumbuhkan budaya integritas di seluruh lapisan masyarakat. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita bersama,” ujarnya.
Dengan digitalisasi sebagai alat utama transparansi dan pelaporan publik sebagai bentuk akuntabilitas, Pemkot berharap semangat antikorupsi dapat tertanam kuat di seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.
Yamin menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa kepemimpinannya akan melahirkan tata kelola pemerintahan yang tak hanya bersih, tapi juga menjadi contoh nasional dalam pemberdayaan penyuluh antikorupsi.
Penulis: Realita Nugraha