 |
| TANDA TANGAN: Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR, saat melakukan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama antar daerah di Musrenbang RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2025–2029 - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR, tampil lantang membawa aspirasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2025–2029 yang digelar di Auditorium KH Idham Chalid, Kota Banjarbaru.
Dalam forum penting yang dihadiri oleh Gubernur Kalsel H. Muhidin dan seluruh kepala daerah se-Kalsel tersebut, Yamin menyoroti tiga isu mendesak yang tengah dihadapi kota Banjarmasin: kemiskinan, pengelolaan sampah, dan ketimpangan sosial.
“Kami datang bersama jajaran dari 13 kabupaten/kota. Harapannya, Musrenbang ini bisa menjadi wadah penyelarasan antara pusat dan daerah. Kita harus saling menguatkan, menyampaikan kendala dan potensi secara terbuka,” ujar Wali Kota Yamin usai penandatanganan berita acara kesepakatan bersama antar daerah, Senin (5/5/2025).
Yamin menegaskan pentingnya program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ia secara khusus mendorong agar program makan bergizi gratis masuk dalam agenda prioritas pembangunan provinsi.
“Program ini akan terus kami dorong agar masuk dalam pembahasan prioritas. Begitu juga dengan persoalan pengelolaan sampah. Kami berharap adanya kolaborasi yang lebih kuat antara pusat, provinsi, dan kota,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti perlunya pendekatan pembangunan yang spesifik dan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
“Kita perlu meningkatkan kapasitas daerah, termasuk sumber daya manusianya. Tujuan provinsi tak akan tercapai tanpa sinergi lintas pemerintahan. Jika pusat mendukung, pelaksanaan di daerah akan lebih optimal,” tambahnya.
Sementara, Kepala Bappeda Litbang Kota Banjarmasin, Drs. Ahmad Syauqi, menambahkan bahwa tantangan yang dihadapi Banjarmasin cukup kompleks, terutama karena statusnya sebagai kota urban.
“Penanganan kemiskinan di wilayah kota seperti Banjarmasin memiliki tantangan tersendiri karena kompleksitas urbanisasi. Provinsi juga menekankan bahwa pendekatan kita harus berbeda dari daerah lain,” jelasnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan Banjarmasin dalam memenuhi indikator lingkungan hidup. “Banjarmasin tidak memiliki kawasan konservasi alami seperti daerah berhutan. Hal ini menyulitkan pencapaian indikator lingkungan hidup,” terang Syauqi.
Masalah lain yang turut menjadi sorotan adalah pengangguran terbuka yang cukup tinggi di kota tersebut. “Sebagai kota terbuka, Banjarmasin menerima banyak pendatang dari luar daerah. Hal ini memicu persaingan ketat dan berdampak pada daya saing warga lokal,” ujarnya.
Syauqi menegaskan pentingnya data yang akurat dalam merancang dan mengevaluasi program strategis. “Ketelitian data sangat krusial untuk mengukur efektivitas program, terutama terkait pengentasan kekumuhan dan pengelolaan sampah. Dua isu ini menjadi prioritas utama Banjarmasin ke depan,” tandasnya.
Sekedar informasi, Musrenbang RPJMD ini ditutup dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk persetujuan pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial 828 di Tanah Bumbu yang disaksikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin dan Wali Kota Banjarmasin , H. Muhammad Yamin HR.
Penulis: Realita Nugraha