 |
| SOSOK: Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan PW GP Ansor Kalsel, Hindera Wahyudin - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Dinamika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Banjarbaru, yang berujung terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 19 April 2025, turut menjadi atensi Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kalimantan Selatan.
Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan PW GP Ansor Kalsel, Hindera Wahyudin, menyebut gugatan yang kembali bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) atas hasil PSU bagian dari dinamika politik yang menuntut kita untuk lebih dewasa dalam berdemokrasi.
"Tentu nya kita semua bersyukur bahwa PSU kemarin berjalan secara umum dengan kondusif dan aman. Tidak terdapat konflik horizontal antar masyarakat, antara masyarakat dengan penyelenggara pemilu, maupun dengan pasangan calon," ujarnya beberapa waktu lalu.
Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran dan kedewasaan berdemokrasi masyarakat Banjarbaru telah tumbuh dengan baik. "Situasi yang damai dan lancar ini patut kita syukuri dan jadikan modal sosial yang kuat untuk menyongsong masa depan Banjarbaru yang lebih baik," ucap Hindera.
Hindera juga mengingatkan kepada seluruh pihak untuk menghargai sepenuhnya semua proses hukum yang berjalan sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat.
"Perbedaan pendapat dan kritik terhadap proses demokrasi adalah bagian dari hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu, setiap dinamika pasca-PSU harus kita sikapi dengan semangat persatuan dan kebersamaan. Perbedaan pilihan politik itu hanya terjadi di dalam bilik suara, namun pasca pemilihan hendaknya kita tetap rukun. tegasnya.," tegasnya.
Selain itu, kondisi PSU Banjarbaru yang menjadi perhatian nasional dengan hadirnya Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, maupun komisioner KPU RI yang turun langsung memantau pelaksanaan PSU. Merupakan bagian dari atensi pusat untuk terselenggaranya PSU yang benar-benar demokratis, kedaulatan pilihan sepenuhnya ada ditangan rakyat.
"Semua ini menunjukkan bahwa PSU di Banjarbaru bukan hanya sekadar agenda lokal, tetapi merupakan bagian dari ujian kedewasaan demokrasi kita di tingkat nasional," sambungnya.
Lebih lanjut, Hindera juga mengungkapkan bahwa harapan akan hadirnya kepemimpinan definitif di Banjarbaru, merupakan harapan besar dari semua masyarakat. Ia mengatakan, tanpa wali kota definitif, banyak kebijakan yang tidak bisa dieksekusi dengan cepat karena harus melalui mekanisme dan persetujuan yang lebih panjang, seperti izin dari Kemendagri melalui gubernur. Sehingga hal ini berpotensi menghambat percepatan pembangunan daerah.
"Dengan adanya wali kota definitif, akan ada kepastian dalam pengambilan segala keputusan dan kebijakan strategis demi kemajuan Banjarbaru. Kemenangan pasangan calon 01 atas kotak kosong dalam rekapitulasi KPU (meskipun masih menunggu kepastian hukum di MK -red) menjadi sinyal positif bahwa Banjarbaru harapannya segera akan memiliki pemimpin definitif," katanya.
"Kita berharap, setelah dilantiknya wali kota terpilih, seluruh elemen masyarakat dapat bersatu, meninggalkan perbedaan politik yang terjadi selama proses Pilkada maupun PSU, dan bersama-sama membangun Banjarbaru ke arah yang lebih maju," lanjutnya.
Sebagai Kader GP Ansor, Hindera juga berharap dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 nanti, seluruh elemen masyarakat, khususnya organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, dan organisasi keagamaan dilibatkan secara aktif.
"RPJMD bukan hanya menjadi dokumen perencanaan formal yang memuat visi misi kepala daerah, tetapi harus mencerminkan aspirasi rakyat dan kebutuhan riil di masyarakat, sehingga kebijakan apapun yang diambil pemerintah kota Banjarbaru harus senantiasa menjawab kebutuhan masyarakat luas," tegasnya.
Hindera juga menegaskan bahwa pembangunan Banjarbaru tidak boleh hanya fokus pada pembangunan fisik semata. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan mental dan spiritual masyarakat, serta pemberdayaan potensi lokal harus menjadi prioritas.
"Kita semua tahu bahwa Banjarbaru ini tidak punya potensi sumberdaya daya alam yang besar, Banjarbaru hanya sebagai kota transit dan kota jasa, sehingga pemberdayaan masyarakat harus senantiasa ditingkatkan untuk dapat menopang ekonomi kerakyatan. Maka dari itu, semangat kolaborasi semua pihak, semangat kebersamaan dan persatuan akan mampu membawa Banjarbaru akan melangkah dengan lebih cepat, lebih terarah dan lebih berkeadilan," pungkasnya.
Penulis: H Faidur