Trending

Pemprov Kalsel Perkuat Pengendalian Inflasi, Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Ramadan

VIRTUAL: Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, Sutikno, saat mengikuti rapat virtual bersama Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian - Foto Dok Biro Adpim Kalsel


RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus berupaya menjaga stabilitas inflasi daerah agar tetap sesuai dengan target nasional. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring pada, Selasa (4/2/2025) lalu.

Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian dan dihadiri oleh berbagai pejabat terkait, termasuk Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, Sutikno, yang mewakili Gubernur Kalsel H. Muhidin.

Turut hadir pula perwakilan dari Kadin Kalsel, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalsel, Bulog, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kalsel.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa tingkat inflasi tahunan (y-on-y) pada Januari 2025 mencapai 0,76%. Angka ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya serta periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, secara bulanan (m-to-m) dan tahunan berjalan (y-to-d), tercatat terjadi deflasi sebesar 0,76%.

Menurut Amalia, deflasi Januari 2025 terutama disebabkan oleh turunnya tarif listrik yang berdampak pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan kontribusi deflasi sebesar 1,44%. Namun, di sisi lain, inflasi tahunan tertinggi disebabkan oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, dengan andil inflasi sebesar 1,07%. Kenaikan ini dipicu oleh naiknya harga minyak goreng, sigaret kretek mesin (SKM), serta cabai rawit.

“Terkait Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ke-5 Januari 2025, sebanyak 35 provinsi mengalami kenaikan IPH, sementara tiga provinsi lainnya mencatatkan penurunan. Komoditas yang paling berpengaruh terhadap IPH di sebagian besar provinsi adalah cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras,” jelasnya.


Menanggapi data tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah untuk lebih waspada terhadap kemungkinan lonjakan harga, terutama menjelang bulan Ramadan.

Sementara, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kalsel, Sutikno menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap harga kebutuhan pokok guna mencegah inflasi yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat.

Selain membahas pengendalian inflasi, rakor ini juga mencakup agenda penandatanganan Nota Kesepahaman terkait pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah.

Kesepakatan ini ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK, serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, sebagai bentuk sinergi dalam meningkatkan transparansi dan pengawasan perizinan di tingkat daerah.

Sumber: wasaka.kalselprov.go.id 

Lebih baru Lebih lama