 |
| PENGHARGAAN: Ketua DPRD Balangan, Ahsani Fauzan, bersama Bupati Abdul Hadi, saat menerima Opini WTP ke-11 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023.
Opini tertinggi BPK tersebut, diraih oleh Pemkab Balangan untuk ke-11 kali secara berturut-turut. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD tahun 2023 diserahkan oleh Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel, Rahmadi, kepada Bupati Balangan, Abdul Hadi, dan Ketua DPRD Kabupaten Balangan, Ahsani Fauzan, Selasa (7/5/2024) di Banjarbaru.
“Alhamdulillah, Pemkab Balangan Kembali meraih Opini WTP dari BPK atas LKPD tahun 2023 berturut ke 11 kalinya, kami ucapkan selamat kepada Kabupaten Balangan dan semua pihak,” ujar ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan kepada awak media Rabu (8/5/2024).
Ahsani Fauzan menambahkan, Opini WTP 11 kali berturut-turut ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa untuk warga Bumi Sanggam yang menunjukan bahwa sinergitas antara eksekutif dan legislatif sangat baik.
Ahsani Fauzan berharap tata kelola keuangan Pemkab Balangan yang baik dan dapat terus pertahankan. Opini WTP sendiri diberikan karena menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
"Pemkab Balangan terus akan berkomitmen dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan," ujarnya.
"Mudah-mudahan Balangan akan lebih maju dan lebih banyak lagi mendapatkan penghargaan nantinya," sambungnya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel, Rahmadi mengatakan, 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalsel telah menyajikan secara wajar, baik segi material, posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
“Semua sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau WTP. Kami harap, Pemda terus bekerja keras dan berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah,” tukasnya.
Penulis: Mardiana
