RILISKALIMANTAN.COM, KALTENG - Pemerintah Kabupaten
Katingan mulai memperkuat perencanaan tata ruang wilayah melalui kegiatan
Konsultasi Publik (KP) I Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Focus
Group Discussion (FGD) I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang secara
resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan, Christian Rain, di Aula
Bappedalitbang Kabupaten Katingan Lantai II, Selasa (3/11/2026) kemarin.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten
Katingan, Marwan Susanto, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(PUPR) Kabupaten Katingan, Dewi Untari, serta sejumlah pemangku kepentingan
terkait.
Penyusunan RDTR dan KLHS menjadi bagian penting dalam upaya
Pemerintah Kabupaten Katingan membangun perencanaan wilayah yang lebih terarah,
terukur, dan berkelanjutan. Kedua dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi
landasan dalam menentukan pemanfaatan ruang sekaligus memastikan setiap
kebijakan pembangunan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup.
Dalam sambutannya, Sekda Christian Rain menekankan
pentingnya perencanaan tata ruang sebagai pedoman dalam mengatur perkembangan
wilayah dan berbagai aktivitas pembangunan. Menurutnya, penataan ruang tidak
sekadar menentukan lokasi pembangunan, tetapi juga harus mampu mengatur
kesesuaian antara kawasan permukiman, kegiatan usaha, sosial budaya, serta
kawasan yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan yang tidak didasarkan pada
perencanaan tata ruang yang baik berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian
hari, mulai dari ketidaksesuaian pemanfaatan lahan hingga terganggunya fungsi
lingkungan. Karena itu, penyusunan RDTR harus dilakukan secara cermat dengan
mempertimbangkan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat.
Sekda juga menekankan bahwa proses penyusunan dokumen
perencanaan tersebut perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk perangkat
daerah, DPRD, pelaku usaha, serta masyarakat. Masukan dari para pemangku
kepentingan menjadi penting agar rencana tata ruang yang dihasilkan tidak hanya
memenuhi aspek administratif, tetapi juga sesuai dengan kondisi dan kebutuhan
nyata di lapangan.
Melalui Konsultasi Publik I dan FGD I KLHS ini, masyarakat
dan para pemangku kepentingan memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan,
saran, serta masukan terhadap arah pengembangan wilayah Kabupaten Katingan.
RDTR nantinya diharapkan memberikan kejelasan mengenai
peruntukan ruang dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Kepastian tersebut
penting, baik bagi masyarakat dalam mengembangkan tempat tinggal dan aktivitas
ekonomi maupun bagi pelaku usaha dalam merencanakan kegiatan investasinya
sesuai ketentuan tata ruang.
Sementara itu, KLHS berperan memastikan bahwa
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan sejak tahap
perencanaan. Dengan demikian, pengembangan kawasan tidak hanya berorientasi
pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan
kelestarian lingkungan serta kepentingan generasi mendatang.
Pemerintah Kabupaten Katingan berharap melalui proses
penyusunan yang partisipatif dan berbasis kajian, dokumen RDTR dan KLHS dapat
menjadi instrumen penting dalam menciptakan pembangunan daerah yang tertib,
memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha, serta tetap menjaga
keseimbangan lingkungan.
Dengan adanya perencanaan tata ruang yang semakin baik, pembangunan di Kabupaten Katingan diharapkan dapat berjalan lebih terarah, mengurangi potensi konflik pemanfaatan lahan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.(rls)
