Trending

TKD Berkurang, Sekdaprov Kalsel Bahas Prioritas Fiskal

FOTO BERSAMA: Rakernas Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia - Foto Dok Biro Adpim Kalsel

RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) menjadi salah satu tantangan yang dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H Muhammad Syarifuddin, yang menghadiri kegiatan tersebut, mengatakan pemerintah daerah perlu menyesuaikan program pembangunan dengan kondisi fiskal sekaligus menyelaraskannya dengan prioritas pemerintah pusat.

Rakernas Forsesdasi yang berlangsung di Hotel Grand Mercure Harmoni itu mengangkat tema “Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah melalui Sinergi Kebijakan Pusat dan Daerah untuk Mewujudkan Kemandirian Fiskal dan Pembangunan Berkelanjutan”.

Pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi antara sekretaris daerah dari berbagai wilayah dengan pemerintah pusat untuk membahas pengelolaan fiskal, optimalisasi anggaran, serta sinkronisasi program pembangunan.

Syarifuddin mengatakan, masing-masing daerah menyampaikan kondisi fiskal yang dihadapi, termasuk adanya penurunan alokasi anggaran. Pemerintah pusat juga memberikan arahan mengenai pemanfaatan TKD untuk mendukung program prioritas.

“Intinya masing-masing daerah menyampaikan bagaimana kondisi fiskal yang ada sekarang, di mana banyak terjadi penurunan maupun pengurangan. Untuk itulah, disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Keuangan bagaimana memanfaatkan TKD untuk melaksanakan program prioritas serta menyelaraskan program pusat dan daerah,” jelas H M Syarifuddin.

Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak menghilangkan kewajiban pemerintah daerah untuk tetap menjalankan program pembangunan. Perencanaan harus diarahkan pada kegiatan yang benar-benar menjadi prioritas.

Daerah juga memiliki peluang mengajukan proposal kepada kementerian dan lembaga untuk memperoleh dukungan pendanaan pembangunan sesuai kebutuhan dan program yang direncanakan.

Syarifuddin menegaskan, hasil Rakernas perlu ditindaklanjuti oleh perangkat daerah di Kalimantan Selatan, terutama dalam menyelaraskan program daerah dengan kebijakan pemerintah pusat tanpa mengabaikan visi dan misi kepala daerah.

“Harapan kita, SKPD di daerah, terutama di provinsi, dapat menyelaraskan program-program pusat dengan program-program daerah. Kalsel pun seperti itu, sehingga kita juga harus mempertimbangkan visi dan misi kepala daerah serta bagaimana keselarasan dengan program pusat agar bisa matching atau selaras,” sampai Sekdaprov Kalsel.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dalam keynote speech menekankan pentingnya koordinasi pusat dan daerah, termasuk keterbukaan informasi mengenai program pembangunan yang dilaksanakan kementerian dan lembaga di daerah.

Ia menyampaikan, Kementerian Dalam Negeri telah meminta Kementerian Keuangan menyediakan informasi mengenai lokasi proyek, alokasi anggaran, serta jadwal pelaksanaan program pemerintah pusat. Informasi tersebut dijadwalkan tersedia pada pertengahan Desember mendatang.

Ketersediaan informasi itu diharapkan membantu pemerintah daerah mengetahui kegiatan pembangunan yang berlangsung di wilayahnya sekaligus menyosialisasikannya kepada masyarakat.

Tomsi juga menyoroti pentingnya kebijakan anggaran yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Lapangan pekerjaan dan keterjangkauan harga pangan disebut sebagai dua kebutuhan utama, disusul sektor kesehatan dan pendidikan.

Dalam menghadapi keterbatasan fiskal, pemerintah daerah didorong meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengembangkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sesuai potensi yang dimiliki.

Selain pendapatan, efektivitas belanja juga menjadi perhatian. Setiap anggaran harus memiliki tujuan, output, dan outcome yang jelas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Belanja yang tidak mendukung prioritas dan tidak berorientasi pada hasil perlu dievaluasi agar anggaran dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak.

Ketua Umum DPP Forsesdasi, Sri Wahyuni, mengatakan Rakernas merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pengurus, anggota, serta kementerian dan lembaga pemerintah.

Penguatan fiskal daerah, menurutnya, penting untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional maupun daerah.

Melalui Rakernas tersebut, berbagai masukan dan aspirasi pemerintah daerah diharapkan dapat dihimpun menjadi rekomendasi Forsesdasi sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam menghadapi dinamika kebijakan ke depan.

Rakernas juga menghadirkan Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Kementerian Keuangan, Radies Kusprihanto Purbo, yang menyampaikan materi mengenai penguatan sinergi fiskal pusat dan daerah serta kebijakan TKD 2027 untuk mendukung program prioritas dan pemerataan pembangunan.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Sumatera Barat, dan Papua. Sejumlah sekretaris daerah serta jajaran terkait dari berbagai daerah lainnya turut mengikuti Rakernas.

Sinergi pusat dan daerah diharapkan dapat memperkuat efektivitas pengelolaan anggaran, menjaga keberlanjutan program prioritas, serta mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.(rls)

Lebih baru Lebih lama