RILISKALIMANTAN.COM, KALTENG – Wakil Ketua I DPRD
Kabupaten Katingan, Nanang Suriansyah, SP, meminta Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Katingan terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas
pelayanan publik kepada masyarakat. Upaya tersebut dinilai penting untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif
terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurut Nanang, pelayanan publik merupakan salah satu aspek
utama yang mencerminkan kinerja pemerintah. Sebab, melalui pelayanan yang
diberikan secara langsung, masyarakat dapat menilai sejauh mana pemerintah
mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
“Pelayanan publik merupakan ujung tombak pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan agar masyarakat mendapatkan kemudahan, kepastian, dan kenyamanan dalam mengurus berbagai keperluan,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar tersebut menilai, peningkatan
kualitas pelayanan harus menjadi bagian penting dari pelaksanaan reformasi
birokrasi. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Katingan maupun unit kerja terkait, diharapkan dapat melakukan
evaluasi dan pembenahan terhadap sistem pelayanan yang selama ini berjalan.
“Setiap perangkat daerah hendaknya memberikan perhatian
serius terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sesuai tugas dan kewenangan
masing-masing. Sehingga proses pelayanan dapat berlangsung lebih optimal, mudah
diakses, serta tidak mempersulit masyarakat,” kata wakil rakyat dari Daerah
Pemilihan Katingan III, yang meliputi Kecamatan Katingan Tengah hingga Bukit
Raya ini.
Lebih lanjut, dia mengingatkan bahwa penyelenggaraan
pelayanan publik telah memiliki landasan hukum sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Oleh sebab itu,
setiap instansi pemerintah berkewajiban memenuhi ketentuan dan standar
pelayanan yang telah ditetapkan.
“Setiap perangkat daerah, instansi vertikal maupun unit kerja lainnya harus memiliki dan menerapkan standar pelayanan publik. Ini merupakan kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik, sekaligus memastikan hak-hak masyarakat sebagai penerima layanan dapat terpenuhi,” tegas Nanang.(rls)
