Trending

Tekankan Reformasi Birokrasi, Wakil Ketua I DPRD Katingan Minta Pemkab Terus Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

DORONG PEMBENAHAN LAYANAN: Wakil Ketua I DPRD Katingan Nanang Suriansyah meminta Pemkab Katingan mengoptimalkan kualitas pelayanan publik sebagai ujung tombak kinerja pemerintah daerah yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan warga. Foto Dok: Rilis


RILISKALIMANTAN.COM, KALTENG – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Katingan, Nanang Suriansyah, SP, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Upaya tersebut dinilai penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut Nanang, pelayanan publik merupakan salah satu aspek utama yang mencerminkan kinerja pemerintah. Sebab, melalui pelayanan yang diberikan secara langsung, masyarakat dapat menilai sejauh mana pemerintah mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

“Pelayanan publik merupakan ujung tombak pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan agar masyarakat mendapatkan kemudahan, kepastian, dan kenyamanan dalam mengurus berbagai keperluan,” ujarnya.

 

Politisi Partai Golkar tersebut menilai, peningkatan kualitas pelayanan harus menjadi bagian penting dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan maupun unit kerja terkait, diharapkan dapat melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap sistem pelayanan yang selama ini berjalan.

“Setiap perangkat daerah hendaknya memberikan perhatian serius terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Sehingga proses pelayanan dapat berlangsung lebih optimal, mudah diakses, serta tidak mempersulit masyarakat,” kata wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Katingan III, yang meliputi Kecamatan Katingan Tengah hingga Bukit Raya ini.

Lebih lanjut, dia mengingatkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik telah memiliki landasan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Oleh sebab itu, setiap instansi pemerintah berkewajiban memenuhi ketentuan dan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

“Setiap perangkat daerah, instansi vertikal maupun unit kerja lainnya harus memiliki dan menerapkan standar pelayanan publik. Ini merupakan kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik, sekaligus memastikan hak-hak masyarakat sebagai penerima layanan dapat terpenuhi,” tegas Nanang.(rls)

Lebih baru Lebih lama