![]() |
| DISKUSI P5HAM — Wakil Bupati Katingan Firdaus saat menyampaikan sambutan dalam acara diskusi P5HAM terkait penyikapan konflik agraria di Aula Bappedalitbang Katingan. Foto Dok: Rilis |
RILISKALIMANTAN.COM, KALTENG – Pemerintah Kabupaten
Katingan mendorong penyelesaian konflik agraria di Kalimantan Tengah melalui
pendekatan yang menghormati HAM, dialog dan musyawarah. Sikap itu disampaikan
Wakil Bupati Katingan Firdaus dalam diskusi P5HAM di Bappedalitbang Katingan Kamis
(10/9/2026).
Firdaus menilai persoalan agraria menjadi tantangan penting
ketika kepentingan pembangunan, investasi dan pengelolaan sumber daya alam
bersinggungan dengan hak masyarakat atas tanah dan wilayah yang menjadi ruang
hidup serta sumber penghidupan.
“Penyelesaian konflik agraria perlu mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia, dialog dan musyawarah,” kata Firdaus dalam kegiatan tersebut.
Menurut Pemkab Katingan, penyelesaian sengketa agraria tidak
cukup berhenti pada pendekatan administratif. Hak masyarakat lokal dan
masyarakat hukum adat juga perlu diperhatikan dalam proses penyelesaian.
Diskusi tersebut membahas implementasi penghormatan,
perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM dalam menyikapi konflik
agraria di Kalteng.
Firdaus menempatkan masyarakat lokal sebagai pihak yang
perlu memperoleh perlindungan atas hak dan sumber penghidupannya ketika terjadi
benturan kepentingan.
“Persoalan agraria menjadi salah satu tantangan penting
dalam implementasi P5HAM, terutama ketika kepentingan pembangunan, investasi
dan pengelolaan sumber daya alam bersinggungan dengan hak masyarakat,”
paparnya.
Katingan juga menjadi lokasi pembahasan karena daerah
tersebut mempunyai aktivitas pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang
bersinggungan dengan kepentingan masyarakat.
Perkembangan berikutnya bergantung pada tindak lanjut pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam menerjemahkan pendekatan dialogis tersebut menjadi mekanisme penyelesaian konkret terhadap setiap konflik yang muncul. (rls)
