Trending

Rapor Inovasi Kota Banjarmasin Turun di 2026, Wali Kota Yamin Minta Kepala SKPD Jadi Motor Penggerak

EVALUASI: Wali Kota Banjarmasin, H Muhammad Yamin HR. Foto Dok: Prokom Banjarmasin


RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Capaian Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Banjarmasin pada tahun 2026 tercatat mengalami penurunan ke angka 54,81 persen, terkoreksi dari raihan tahun 2025 yang berada di level 62,95 persen. Kondisi ini memicu langkah evaluasi menyeluruh dari Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin terhadap kinerja seluruh perangkat daerah.

Evaluasi tersebut menjadi sorotan utama dalam Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Inovasi Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 di BW Kindai Hotel, Senin (16/11). Agenda yang turut dirangkai dengan penyerahan apresiasi bagi pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) ini menghadirkan pemateri dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, yakni Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, Digitalisasi Pemerintah dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri Dr. Ir. David Yama, bersama Analis Kebijakan Ahli Madya BSKDN Nuril Fikri Aulia.

Dari hasil bedah evaluasi bersama tim BSKDN, teridentifikasi dua faktor krusial di balik turunnya rapor inovasi kota: belum optimalnya komitmen pimpinan instansi serta rendahnya tingkat kematangan dokumen pendukung inovasi.

Merespons catatan tersebut, Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR yang bergabung secara daring menekankan perlunya perubahan pola pikir di tubuh Bappeda Litbang dan seluruh satuan kerja. Ia meminta agar inovasi diposisikan sebagai investasi strategis pembangunan daerah, alih-alih dianggap beban tambahan.

Yamin menggarisbawahi sejumlah langkah pembenahan mendesak bagi jajaran SKPD dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pertama, memastikan setiap terobosan lahir dari persoalan riil dan kebutuhan warga di lapangan. Kedua, menyamakan persepsi antar-pimpinan agar memberikan ruang kreasi seluas-luasnya bagi staf. Ketiga, menjaga keberlanjutan serta pembaruan program inovasi yang akan memasuki usia dua tahun pada 2027 mendatang.

"Jangan sampai ini hanya di atas kertas dan sebatas dokumen pelaporan administratif semata. Kepala SKPD dan BUMD harus menjadi motor penggerak inovasi dalam memperkuat sinkronisasi," ungkapnya.

 

Lebih lanjut, Yamin mengingatkan aturan main dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 114 Tahun 2024 tentang Inovasi Daerah. Sesuai regulasi tersebut, inovasi yang telah berjalan dua tahun tanpa adanya pembaruan atau pengembangan lanjutan tidak lagi masuk kategori penilaian dan akan dianggap sebagai rutinitas kerja biasa.

"Inovasi harus menjadi budaya kerja dan cara kita melayani masyarakat. Kita butuh birokrasi yang berpikir kreatif, bertindak cepat, dan berorientasi pada hasil untuk mewujudkan visi Banjarmasin Maju Sejahtera," tegasnya lagi.

Di tempat yang sama, Kepala Bappeda Litbang Kota Banjarmasin Suri Sudarmadiyah menuturkan bahwa pelaksanaan Bimtek ini difokuskan untuk memetakan persoalan warga sekaligus mengasah kemampuan teknis aparatur dalam mengelola siklus inovasi.

"Ini penting bagi aparatur di SKPD maupun BUMD agar paham betul terkait penyelenggaraan inovasi daerah secara utuh. Mulai dari cara mengidentifikasi masalah di masyarakat, merancang solusi, implementasi, mengumpulkan bukti dampak, hingga penyusunan pelaporannya," jelas Suri.

Forum peningkatan kapasitas ini diikuti lintas pemangku kepentingan di lingkungan Pemko Banjarmasin, mencakup Staf Ahli, Asisten, Kepala SKPD/BUMD, Camat, Kepala Puskesmas, hingga para operator teknis dan inovator unit kerja. Lewat pendampingan intensif dari BSKDN, Pemko Banjarmasin menargetkan lahirnya inovasi berdampak nyata yang mampu mendongkrak kembali posisi daerah di kancah regional maupun nasional.(ryn)

Lebih baru Lebih lama