![]() |
| EVALUASI: Wali Kota Banjarmasin, H Muhammad Yamin HR. Foto Dok: Prokom Banjarmasin |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Capaian Indeks Inovasi
Daerah (IID) Kota Banjarmasin pada tahun 2026 tercatat mengalami penurunan ke
angka 54,81 persen, terkoreksi dari raihan tahun 2025 yang berada di level
62,95 persen. Kondisi ini memicu langkah evaluasi menyeluruh dari Pemerintah
Kota (Pemko) Banjarmasin terhadap kinerja seluruh perangkat daerah.
Evaluasi tersebut menjadi sorotan utama dalam Sosialisasi
dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Inovasi Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 di BW
Kindai Hotel, Senin (16/11). Agenda yang turut dirangkai dengan penyerahan
apresiasi bagi pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) ini menghadirkan
pemateri dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, yakni
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, Digitalisasi Pemerintah dan
Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri Dr. Ir. David Yama, bersama Analis Kebijakan
Ahli Madya BSKDN Nuril Fikri Aulia.
Dari hasil bedah evaluasi bersama tim BSKDN, teridentifikasi
dua faktor krusial di balik turunnya rapor inovasi kota: belum optimalnya
komitmen pimpinan instansi serta rendahnya tingkat kematangan dokumen pendukung
inovasi.
Merespons catatan tersebut, Wali Kota Banjarmasin H Muhammad
Yamin HR yang bergabung secara daring menekankan perlunya perubahan pola pikir
di tubuh Bappeda Litbang dan seluruh satuan kerja. Ia meminta agar inovasi
diposisikan sebagai investasi strategis pembangunan daerah, alih-alih dianggap
beban tambahan.
Yamin menggarisbawahi sejumlah langkah pembenahan mendesak
bagi jajaran SKPD dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pertama, memastikan
setiap terobosan lahir dari persoalan riil dan kebutuhan warga di lapangan.
Kedua, menyamakan persepsi antar-pimpinan agar memberikan ruang kreasi
seluas-luasnya bagi staf. Ketiga, menjaga keberlanjutan serta pembaruan program
inovasi yang akan memasuki usia dua tahun pada 2027 mendatang.
"Jangan sampai ini hanya di atas kertas dan sebatas dokumen pelaporan administratif semata. Kepala SKPD dan BUMD harus menjadi motor penggerak inovasi dalam memperkuat sinkronisasi," ungkapnya.
Lebih lanjut, Yamin mengingatkan aturan main dalam Peraturan
Wali Kota (Perwali) Nomor 114 Tahun 2024 tentang Inovasi Daerah. Sesuai
regulasi tersebut, inovasi yang telah berjalan dua tahun tanpa adanya pembaruan
atau pengembangan lanjutan tidak lagi masuk kategori penilaian dan akan
dianggap sebagai rutinitas kerja biasa.
"Inovasi harus menjadi budaya kerja dan cara kita
melayani masyarakat. Kita butuh birokrasi yang berpikir kreatif, bertindak
cepat, dan berorientasi pada hasil untuk mewujudkan visi Banjarmasin Maju
Sejahtera," tegasnya lagi.
Di tempat yang sama, Kepala Bappeda Litbang Kota Banjarmasin
Suri Sudarmadiyah menuturkan bahwa pelaksanaan Bimtek ini difokuskan untuk
memetakan persoalan warga sekaligus mengasah kemampuan teknis aparatur dalam
mengelola siklus inovasi.
"Ini penting bagi aparatur di SKPD maupun BUMD agar
paham betul terkait penyelenggaraan inovasi daerah secara utuh. Mulai dari cara
mengidentifikasi masalah di masyarakat, merancang solusi, implementasi,
mengumpulkan bukti dampak, hingga penyusunan pelaporannya," jelas Suri.
Forum peningkatan kapasitas ini diikuti lintas pemangku kepentingan di lingkungan Pemko Banjarmasin, mencakup Staf Ahli, Asisten, Kepala SKPD/BUMD, Camat, Kepala Puskesmas, hingga para operator teknis dan inovator unit kerja. Lewat pendampingan intensif dari BSKDN, Pemko Banjarmasin menargetkan lahirnya inovasi berdampak nyata yang mampu mendongkrak kembali posisi daerah di kancah regional maupun nasional.(ryn)
