![]() |
| RAMAI: Rakor Keselarasan Perencanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) serta PPKB oleh DPPPAKB Kalsel - Foto Dok Diskominfo Kalsel |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penyamaan target dan indikator kinerja bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana (PPKB) di 13 kabupaten/kota.
Penyelarasan tersebut dilakukan untuk memastikan program pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota memiliki arah kebijakan yang terintegrasi serta dapat diukur melalui indikator yang sama.
Upaya itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Keselarasan Perencanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) serta PPKB yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kalsel di Gedung Pusat Informasi Pembangunan Tabalong, Tanjung, Kamis (5/11/2026).
Kepala DPPPAKB Kalsel, Husnul Hatimah, mengatakan kesamaan persepsi mengenai indikator kinerja diperlukan agar capaian pembangunan di setiap daerah dapat dibandingkan dan saling mendukung.
“Indikator kinerja di tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus saling selaras, sehingga capaian yang kita laporkan benar-benar dapat dibandingkan dan saling mendukung. Dengan demikian, program yang disusun tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi bagian dari upaya pembangunan yang terintegrasi,” ujarnya.
Menurut Husnul, salah satu perhatian dalam koordinasi tersebut adalah penyamaan definisi, satuan, serta metode pengukuran indikator kinerja urusan PPA dan PPKB di seluruh daerah.
Selain itu, dokumen Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah perlu diselaraskan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), baik di tingkat provinsi maupun nasional.
Ia juga menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat, terpilah, dan mutakhir dalam menetapkan target kinerja. Koordinasi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan perangkat daerah teknis turut diperlukan agar program yang dirancang sesuai kebutuhan masyarakat.
“Keberhasilan program tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan kolaborasi yang erat antara Bappeda dan perangkat daerah teknis, disertai efisiensi anggaran dengan memprioritaskan program dan kegiatan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Husnul berharap hasil rapat koordinasi tersebut dapat menjadi bahan penyempurnaan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2027. Ia juga meminta seluruh peserta menyampaikan kendala yang dihadapi di daerah masing-masing agar dapat dirumuskan langkah tindak lanjut bersama.
Penyelarasan ini diharapkan memperkuat koordinasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menjalankan program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana di Kalimantan Selatan.(rls)
