RILISKALIMANTAN.COM, KALTENG – Pemerintah Kabupaten
Katingan memperketat perhatian terhadap aktivitas PT Sumber Energi Alam Lestari
(PT SEAL) melalui inspeksi dan pemantauan kegiatan usaha yang berkaitan dengan
pertambangan serta angkutan batu bara.
Wakil Bupati Katingan Firdaus mendampingi inspeksi terpadu
ke wilayah operasional perusahaan di Desa Tumbang Hangei, Kecamatan Katingan
Tengah, pada 26 Agustus 2026. Dalam perkembangan berikutnya, ia kembali
meninjau jetty perusahaan di Desa Luwuk Bunter, Kabupaten Kotawaringin Timur.
Pemerintah daerah menyatakan dukungan terhadap investasi
tetap berjalan, tetapi harus disertai pengawasan terhadap aspek keselamatan,
lingkungan, infrastruktur dan kepentingan masyarakat.
“Kami pada prinsipnya menyambut baik setiap investasi yang masuk ke Kabupaten Katingan. Salah satu upayanya adalah membuka lapangan pekerjaan,” ujar Firdaus. Senin, (7/9/2026) lalu.
Inspeksi itu melibatkan unsur pemerintah provinsi, termasuk
Ditlantas, Dinas Perhubungan dan unit PUPR, serta sejumlah OPD Kabupaten
Katingan. Di lapangan, PT SEAL memaparkan rencana area kerja dan pembangunan
jalan angkut.
Pada peninjauan 2 September, rombongan Pemkab Katingan
mengecek jetty PT SEAL di Desa Luwuk Bunter. Pemkab menyatakan kegiatan
tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi langsung mengenai aktivitas usaha
yang berkaitan dengan wilayah Katingan.
Sorotan terhadap aktivitas angkutan batu bara juga muncul
dalam pemberitaan mengenai keluhan masyarakat terkait kondisi ruas jalan di
Katingan. Namun, dugaan kerusakan jalan akibat angkutan berat merupakan klaim
yang tetap memerlukan pembuktian teknis dan tidak dapat langsung diperlakukan
sebagai kesimpulan resmi.
“Dukungan terhadap investasi perlu diiringi koordinasi
antara pemerintah, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya,” ujar Firdaus.
Pemkab Katingan menyatakan fungsi pembinaan dan pengawasan
tetap dijalankan sesuai kewenangan. Artinya, dukungan terhadap kegiatan usaha
tidak otomatis menghilangkan kewajiban pemerintah memeriksa dampak operasional
perusahaan.
Dalam konteks tersebut, pemeriksaan lapangan menjadi penting untuk memisahkan antara manfaat ekonomi investasi, kewajiban perusahaan dan persoalan yang membutuhkan tindak lanjut teknis. (rls)
