Trending

DPRD Kotabaru Desak Anggaran Mitigasi Karhutla Diprioritaskan

SOSOK: Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kotabaru, Gewsima Mega Putra - Foto Dok DPRD Kotabaru

RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Pemerintah Kabupaten Kotabaru diminta memprioritaskan anggaran mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Langkah pencegahan dinilai perlu diperkuat agar penanganan bencana tidak hanya bergantung pada anggaran darurat ketika kebakaran terjadi.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kotabaru, Gewsima Mega Putra. Ia menilai kejadian karhutla sepanjang 2026 harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran pada tahun berikutnya.

Menurut Gewsima, pemerintah daerah perlu menyiapkan mitigasi sejak tahap perencanaan, mulai dari kesiapan personel, pemenuhan sarana dan prasarana, hingga dukungan anggaran.

“Apa yang terjadi tahun ini bisa saja kembali terjadi pada tahun depan. Karena itu, pemerintah daerah harus mulai mempersiapkan langkah mitigasi sejak sekarang, baik dari sisi perencanaan, kesiapan personel, sarana prasarana, maupun dukungan anggarannya,” ujarnya.

Ia menilai penanganan karhutla tidak boleh hanya mengandalkan respons setelah api membesar. Upaya pencegahan perlu dilakukan melalui pemetaan kawasan rawan kebakaran, peningkatan kesiapsiagaan, serta koordinasi lintas instansi.

Gewsima juga meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama perangkat daerah terkait mengevaluasi penanganan karhutla selama 2026. Evaluasi tersebut perlu mencakup kendala teknis yang dihadapi petugas di lapangan sebagai dasar untuk menghitung kebutuhan anggaran mitigasi dalam APBD 2027.

Selain anggaran, ia menyoroti kebutuhan peralatan pemadaman, sumber air, kendaraan operasional, serta dukungan bagi petugas dan relawan. Ketersediaan fasilitas tersebut dinilai berpengaruh terhadap kesiapan daerah menghadapi kebakaran.

Kolaborasi dengan TNI, Polri, pemadam kebakaran, masyarakat, relawan kebencanaan, dan perusahaan yang beroperasi di Kotabaru juga perlu diperkuat. Menurutnya, pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk dunia usaha.

Di tengah penyesuaian kemampuan fiskal daerah, Gewsima meminta anggaran mitigasi tidak menjadi pos yang dikurangi atau diabaikan. Sebab, dampak karhutla dapat meluas ke kesehatan masyarakat, keselamatan warga, kerusakan lingkungan, hingga aktivitas ekonomi.

Ia menegaskan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kotabaru akan mengawal kebutuhan anggaran mitigasi bencana dalam pembahasan APBD 2027.

“Jangan menunggu api membesar baru kita bergerak. Pemerintah harus hadir lebih awal melalui perencanaan yang matang, penganggaran yang tepat, dan kesiapsiagaan yang nyata untuk melindungi masyarakat Kabupaten Kotabaru,” tegasnya.(mdr)

Lebih baru Lebih lama