Trending

Bapemperda DPRD Kalsel Evaluasi Perda Lama, Konsultasi ke BPHN

KOORDINASI: Bapemperda DRPD Kalsel melakukan konsultasi dengan BPHN Kemenhum RI - Foto Dok DPRD Kalsel

RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berkonsultasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum RI di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Konsultasi tersebut membahas penguatan evaluasi peraturan daerah (Perda) yang telah diterbitkan, mulai dari peninjauan aturan yang sudah usang hingga penyesuaian ketentuan yang tidak lagi selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rombongan dipimpin Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, Firman Yusi. Dalam pertemuan itu, pihaknya menyoroti evaluasi perda sebagai salah satu aspek yang perlu lebih diperkuat dalam proses pembentukan regulasi daerah.

“Yang paling menarik bagi kami tadi, sebenarnya selaras dengan yang sudah direncanakan oleh Bapemperda, untuk satu hal yang selama ini Bapemperda Provinsi Kalimantan Selatan agak ketinggalan, terutama kaitannya dengan evaluasi perda-perda yang sudah diterbitkan sebelumnya,” ujar Firman Yusi.

Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan perda yang sudah berlaku tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan ketentuan hukum nasional.

Dalam konsultasi tersebut, Bapemperda Kalsel juga menyampaikan sejumlah persoalan yang perlu ditangani. Di antaranya inventarisasi perda yang sudah usang, penyesuaian aturan yang bersinggungan dengan perundang-undangan di atasnya, serta penyelarasan klausul sanksi pidana dengan ketentuan hukum terbaru.

Analis Hukum Ahli Utama BPHN, Bambang Iriana Djajaatmadja, mengapresiasi inisiatif DPRD Kalsel dalam memperkuat kualitas regulasi daerah.

BPHN juga mengusulkan penerapan klausul evaluasi atau review clause dalam perumusan perda. Klausul tersebut dimaksudkan agar setiap regulasi memiliki mekanisme peninjauan terhadap efektivitas dan relevansinya setelah diberlakukan.

Selain itu, konsultasi membahas pendampingan teknis, penggunaan matriks Pedoman Enam Dimensi, serta integrasi hasil evaluasi ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Melalui langkah tersebut, Bapemperda DPRD Kalsel berupaya memperkuat proses evaluasi dan pembentukan perda agar regulasi daerah tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga dapat diterapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.(rls)

Lebih baru Lebih lama