Trending

Akademisi Unmul: Eksepsi terdakwa BT punya pijakan yuridis kuat

 

PAKAR: Akademisi hukum pidana Universitas Mulawarman Doktor Ulil Amri. Foto Dok: Unmul.

RILISKALIMANTAN.COM, KALTIM- Putusan sela Pengadilan Tipikor Samarinda yang menolak eksepsi terdakwa Budiono Tanbun (BT) menuai sorotan. Pakar hukum pidana Universitas Mulawarman, Doktor Ulil Amri, menilai eksepsi tim penasihat hukum terdakwa BT memiliki pijakan yuridis yang kuat.

Ulil di Samarinda, Minggu, menjelaskan, masa peralihan KUHP wajib mematuhi asas lex favor reo sesuai Pasal 3 ayat (1) KUHP Nasional. Perkara dugaan rasuah lahan transmigrasi ini berakar dari aktivitas penambangan tahun 2007. 

Ini mengingat fakta pada Desember 2007 merupakan akhir dari BT menjadi Direktur di PT JMB. Sehingga bila ditilik, maka ditegaskan sekali lagi bahwa  daluarsa kepada terdakwa BT sudah mendasar untuk diajukan eksepsi.

"Asas lex favor reo mewajibkan penerapan hukum yang paling menguntungkan terdakwa jika terjadi perubahan regulasi," ujar Ulil di Samarinda, Sabtu.

Berdasarkan KUHP lama, tenggat daluwarsa penuntutan adalah 18 tahun (gugur pada 2025), sedangkan KUHP baru mengatur 20 tahun.

"Karena ketentuan KUHP lama lebih meringankan terdakwa, maka batas 18 tahun itulah yang semestinya diberlakukan oleh majelis hakim," ucapnya.

Ulil menegaskan, tolok ukur penentu gugurnya hak menuntut bukan merujuk pada masa penyidikan, melainkan momentum penuntutan yang sah secara formil.

"Kunci gugurnya kewenangan penuntutan dinilai dari proses penuntutan itu sendiri, yang ditandai penyerahan berkas lengkap atau P-21," jelas Ulil.

Jika berkas P-21 baru disahkan pada 2026 setelah tenggat 18 tahun terlewati, hak penuntutan otomatis gugur demi hukum.

"Bila penetapan tersangka dan P-21 baru terjadi pada 2026, kewenangan penuntutan sudah hapus dan hakim seharusnya menyatakan tuntutan tidak dapat diterima," tegasnya.

Karena itu, Ulil memandang eksepsi daluwarsa penasihat hukum sangat berdasar dan menjadi materi penting untuk menguji keabsahan penuntutan.

"Tim penasihat hukum perlu memeriksa secara jeli tanggal diterimanya P-21 untuk memastikan apakah penuntutan telah melompati batas kedaluwarsa," pungkasnya.

Terkait pihak Jaksa yang mendalilkan perkara ini merupakan extraordinary crime berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), namun mesti dikaji lagi mengenai isi UNCAC yang menyatakan demikian. 

Perkara hukum yang menjerat terdakwa BT seharusnya seharusnya kembali ke aturan hukum yg berlaku di Indonesia.

Penetapan para tersangka dalam perkara ini dilakukan bertahap oleh Kejati Kaltim sepanjang awal 2026:

- 19 Januari 2026: Penyidikan perkara resmi dimulai berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan oleh Kejati Kaltim.

- Maret 2026: Kejati Kaltim mengumumkan penetapan serta penahanan terhadap enam orang tersangka awal. Mereka terdiri dari tiga mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kutai Kartanegara, yakni HM, BH, dan HA, serta tiga petinggi korporasi PT JMB Group, yaitu Budiono Tanbun (BT), GT, dan DA.

- Pertengahan 2026: Penyidik menetapkan satu tersangka tambahan, yakni mantan Kepala Dinas Pertambangan Kukar berinisial AD, sehingga total tersangka menjadi tujuh orang.

- Juli 2026: Berkas perkara ketujuh tersangka dinyatakan lengkap (P-21) dan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor PN Samarinda untuk disidangkan. (AGS)

Lebih baru Lebih lama