 |
| RAMAI: Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa saat berbincang dengan para Kepala Daerah di sela Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah 2026 - Foto Dok Diskominfo Banjarbaru |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, mendorong perluasan akses pembiayaan dan peningkatan literasi keuangan untuk mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hal tersebut menjadi perhatian Lisa saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JIExpo Convention Centre, Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Menurut Lisa, forum nasional tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dengan lembaga jasa keuangan sekaligus mempelajari program yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat Banjarbaru.
“Keikutsertaan kami dalam Rakornas ini menjadi kesempatan untuk memperkuat sinergi dan mempelajari berbagai kebijakan serta program perluasan akses keuangan yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat Banjarbaru. Harapannya, akses pembiayaan semakin terbuka, literasi keuangan meningkat, dan semakin banyak pelaku UMKM yang mampu mengembangkan usahanya,” ujarnya.
Rakornas yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama unsur pemerintah terkait itu dihadiri Presiden Prabowo Subianto, jajaran kementerian dan lembaga, kepala daerah, serta perwakilan industri jasa keuangan.
Dalam kegiatan tersebut, Presiden Prabowo meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga, selain memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
Presiden juga menyerahkan secara simbolis kredit atau pembiayaan produktif senilai Rp53,15 triliun kepada 2.106.401 debitur selama periode Agustus hingga Oktober 2026. Penerimanya mencakup pelaku UMKM, petani, nelayan, dan kelompok wirausaha lainnya.
Rakornas turut membahas perkembangan pembentukan 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang disebut telah menjangkau seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Keberadaan tim tersebut diharapkan memperkuat koordinasi pemerintah daerah dengan sektor jasa keuangan dalam memperluas akses pembiayaan.
Bagi Pemerintah Kota Banjarbaru, koordinasi melalui TPAKD menjadi salah satu upaya untuk mendorong akses keuangan yang lebih inklusif. Selain pembiayaan usaha, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai layanan keuangan juga menjadi perhatian agar peluang ekonomi dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.
Pemkot Banjarbaru berharap penguatan akses keuangan dapat membantu pelaku UMKM mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi bagi keluarga.
Upaya tersebut sejalan dengan visi Banjarbaru EMAS, yakni Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera. (rls)