RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Layanan Pengukuran Terjadwal kini telah diterapkan di 462 Kantor Pertanahan (Kantah) kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Layanan tersebut menerapkan tujuh hari waktu tunggu kegiatan pengukuran dan lima hari proses penyelesaian Peta Bidang Tanah (PBT) setelah pengukuran. Pelaksanaannya telah diuji coba sejak Juli 2025.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Virgo Eresta Jaya, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (12/10/2026).
“Dari transformasi layanan Pengukuran Terjadwal itu tentunya banyak perubahan terjadi, baik dari segi internal BPN seperti petugas ukur kami hingga para masyarakat dalam hal ini pemohon ya agar masyarakat juga siap dengan berkas yang harus lengkap,” ujar Virgo Eresta Jaya.
Virgo Eresta Jaya menjelaskan, melalui layanan Pengukuran Terjadwal, masyarakat dapat langsung memilih opsi waktu pengukuran yang telah dijadwalkan sesuai ketersediaan waktu yang dimiliki. Dalam konsep layanan ini, setiap harinya petugas ukur mengerjakan satu berkas pengukuran beserta pemetaannya, dengan durasi pengerjaan maksimal lima hari kerja.
“Itu idenya layanan Pengukuran Terjadwal, simpul pekerjaannya kita perpendek. Dulu ada surat tugas dari kepala seksi pengukuran ke pelaksana, lalu ke juru ukur. Juru ukur mengerjakan lalu yang memetakan petugas pemetaan. Panjanglah. Kalau sekarang, simpulnya saya buat dua saja, petugas ukur sekaligus pemetaan,” terang Virgo Eresta Jaya.
Tidak hanya dari sisi petugas ukur, Dirjen SPPR juga mengimbau masyarakat untuk memastikan kesiapan sebelum jadwal pengukuran. Kesiapan tersebut antara lain memastikan batas-batas bidang tanah telah diberi pagar atau patok serta tidak ada permasalahan lain pada bidang tanah. Kesiapan ini juga tercantum dalam surat pernyataan yang dijelaskan oleh petugas loket dan ditandatangani pemohon saat memasukkan berkas dan memilih jadwal pengukuran di Kantah.
“Kita juga berusaha edukasi pemohon. Kita sediakan surat pernyataan yang akan dijelaskan kepada petugas loket. Kalau misal petugas ukur kita datang kemudian ternyata tetangganya tidak setuju dengan batasnya, kita tutup ya berkasnya. Atau misalnya setelah kita petakan ternyata masuk ke kawasan hutan, atau masuk aset Barang Milik Negara (BMN) kita tutup ya,” jelasnya.
Transformasi layanan pertanahan juga diperkuat dengan pembenahan sumber daya manusia (SDM), termasuk petugas loket yang menjadi lini awal dalam memastikan pemohon memahami mekanisme Pengukuran Terjadwal.
Menurut Virgo Eresta Jaya, petugas loket tidak hanya menerima berkas, tetapi juga perlu membacakan atau menjelaskan surat pernyataan kepada pemohon. Dengan demikian, pemohon memahami kesiapan yang harus dipenuhi sebelum memilih jadwal pengukuran. Pemohon pun dapat mempertimbangkan kembali pengajuannya apabila kondisi bidang tanah maupun persyaratan belum siap, sehingga tidak menjadi tunggakan di kemudian hari.
“Petugas loket harus membacakan atau menjelaskan surat pernyataan yang tadi saya sebut. Supaya apa? Supaya pemohon itu sadar. Jadi banyak orang pemohon yang biasanya selama ini berkas-berkas belum lengkap, di lapangannya belum siap, dia masukin. Itu bakal jadi tunggakan. Nah sekarang banyak pemohon di beberapa tempat setelah dijelaskan oleh petugas loket, akhirnya banyak yang berusaha melengkapi dan memastikan kelengkapan berkas mereka. Jadi juga ada edukasi ke masyarakat, bahwa mereka kalau daftar ya harus siap,” pungkasnya.(rls)
