Trending

Pansus DPRD Kalsel Finalisasi Rekomendasi Pengawasan BBM Bersubsidi

SOSOK: Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel, H. M. Syaripuddin (kiri) - Foto Dok Istimewa

RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memfinalisasi rekomendasi untuk memperkuat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di daerah.

Finalisasi dilakukan melalui rapat di Gedung DPRD Kalsel, Kamis (1/10/2026), dengan melibatkan unsur Polda Kalsel, Kejaksaan Tinggi Kalsel, Korem 101/Antasari, serta Satgas Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi.

Rapat dipimpin Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel, H. M. Syaripuddin. Ia mengatakan, pembahasan tersebut menjadi agenda terakhir pansus untuk menyusun dan menyempurnakan rekomendasi berdasarkan hasil pengumpulan data, konsultasi, dan pembahasan selama masa kerja pansus.

Menurut Syaripuddin, sejumlah poin utama telah dirumuskan untuk memperkuat sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Kalsel.

“Beberapa poin utama yang menjadi perhatian pansus antara lain integrasi data antarinstansi, deteksi transaksi tidak wajar, audit terhadap SPBU, optimalisasi pemanfaatan CCTV, verifikasi data, serta penguatan sanksi terhadap pelanggaran yang ditemukan,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Ia menjelaskan, integrasi data antarinstansi menjadi salah satu perhatian karena pengawasan distribusi BBM bersubsidi membutuhkan data yang dapat digunakan bersama untuk mendeteksi potensi penyimpangan.

Selain itu, pansus mendorong pengawasan terhadap transaksi yang dinilai tidak wajar, audit SPBU, serta optimalisasi CCTV sebagai bagian dari sistem pengawasan di lapangan.

Verifikasi data juga menjadi perhatian agar penyaluran BBM bersubsidi dapat semakin terukur dan sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, penguatan sanksi diarahkan untuk memberikan tindak lanjut yang lebih tegas terhadap pelanggaran yang ditemukan.

Pansus juga mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang telah diterapkan pemerintah daerah dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi.

Syaripuddin menilai evaluasi tersebut diperlukan agar sistem pengawasan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan di lapangan.

Ia berharap rekomendasi Pansus dapat ditindaklanjuti oleh Satgas Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi yang dibentuk Pemerintah Provinsi Kalsel.

Dengan pengawasan yang lebih terintegrasi, ia berharap distribusi BBM bersubsidi semakin optimal dan penyalurannya benar-benar menyasar masyarakat yang berhak.

Selanjutnya, hasil kerja Pansus akan dibawa ke Rapat Paripurna DPRD Kalsel sesuai mekanisme yang berlaku. Rekomendasi tersebut nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan tindak lanjut oleh pihak terkait.

Penulis: H. Faidur 

Lebih baru Lebih lama