Trending

Muhidin Pastikan Konsolidasi 8 BPR Kalsel Tak Kurangi Hak Daerah

SOSOK: Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin - Foto Dok Diskominfo Kalsel

RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menegaskan konsolidasi delapan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah harus tetap menjamin hak masing-masing daerah. Penataan tersebut diarahkan untuk memperkuat permodalan, memperbaiki tata kelola, dan memperluas pelayanan keuangan bagi masyarakat tanpa menghilangkan program unggulan daerah.

Konsolidasi delapan BPR milik pemerintah daerah di Kalimantan Selatan ditargetkan rampung paling lambat 30 April 2027. Selain memenuhi ketentuan regulator, langkah ini diharapkan memperkuat kemampuan BPR dalam mendukung pembiayaan usaha mikro dan kecil serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Muhidin mengatakan, keberadaan BPR daerah perlu diperkuat agar tetap menjadi mitra masyarakat, khususnya pelaku usaha yang membutuhkan akses pembiayaan.

“BPR milik pemerintah daerah selama ini menjadi mitra masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Kalimantan Selatan. Oleh sebab itu, keberadaannya perlu kita jaga dan perkuat agar BPR tumbuh sehat dan makin besar manfaatnya bagi perekonomian daerah,” ujar Muhidin di Banjarmasin, Selasa (13/10/2026).

Ia mengapresiasi dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan, Bank Kalsel, para bupati selaku pemegang saham, kelompok kerja konsolidasi, serta jajaran direksi dan komisaris BPR dalam mendorong proses tersebut.

Menurut Muhidin, konsolidasi juga merupakan bagian dari pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2024. Pasal 130 ayat (1) mengatur kewajiban konsolidasi melalui penggabungan atau peleburan bagi BPR yang memiliki pemegang saham pengendali sama dalam satu wilayah pulau.

Adapun Pasal 131 ayat (2) mengatur batas waktu konsolidasi selama tiga tahun sejak peraturan berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut, proses konsolidasi BPR di Kalsel ditargetkan selesai sebelum batas waktu 30 April 2027.

Meski mendukung konsolidasi, Muhidin memahami adanya kekhawatiran pemerintah daerah mengenai keberlanjutan hak setelah proses tersebut. Ia menegaskan, sejumlah aspek penting akan menjadi perhatian, mulai dari kepengurusan dan pegawai, pembagian dividen, hingga keberlanjutan program kredit unggulan daerah.

“Pertama, kepengurusan. Penataan pengurus dan pegawai akan memperhatikan kepentingan masing-masing daerah. Kedua, dividen, pembagiannya disusun berdasarkan simulasi sehingga penerimaan setiap daerah tetap diperhatikan dan bagiannya jelas,” tegasnya.

Ia juga menyatakan program kredit unggulan daerah, termasuk kredit tanpa bunga yang selama ini dimanfaatkan masyarakat, diupayakan tetap berjalan. Dengan demikian, konsolidasi diharapkan tidak mengurangi dukungan pemerintah daerah terhadap akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil.

Tahapan konsolidasi akan dilakukan secara bertahap, mulai dari kajian dan penyusunan rancangan, pembahasan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), hingga penyiapan peraturan daerah bersama DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sebagai landasan hukum.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama OJK dan Bank Kalsel akan mengawal proses tersebut agar berjalan tertib, transparan, dan sesuai target waktu. Muhidin berharap konsolidasi menghasilkan BPR yang lebih sehat, profesional, berdaya saing, serta memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian daerah. (hmr)

Lebih baru Lebih lama