Trending

KPK Sentil Nusron Wahid soal Mangkir Pemeriksaan, Minta Komitmen

SOSOK: Ketua KPK Setyo Budiyanto - Foto Dok Istimewa

RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyentil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid setelah kembali tidak hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menilai agenda internal Kementerian ATR/BPN semestinya dapat disesuaikan dengan jadwal pemeriksaan yang telah diberikan penyidik.

“Penyidik sudah kirim panggilan sejak awal minggu lalu. Jadi, kalau alasan sudah ada terjadwal kegiatan di kementerian, sepertinya dengan toleransi waktu beda minggu, kurang bisa atur waktu,” kata Setyo, Kamis (8/10/2026).

Nusron sebelumnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Rabu (7/10/2026). Namun, dia tidak hadir dengan alasan memiliki agenda internal di Kementerian ATR/BPN.

Setyo juga mengingatkan pernyataan Nusron setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada September lalu.

Menurut Setyo, Nusron saat itu menyatakan akan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dan membantu penegakan hukum dalam perkara tersebut.

“Menteri ini kan pernah menyatakan di media pada Jumat, 18 September 2026, bahwa akan menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK, serta mengikuti dan akan membantu proses yang ada. KPK berharap yang bersangkutan komitmen,” ujar Setyo.

Meski Nusron tidak hadir dalam pemeriksaan, KPK memastikan pemeriksaan terhadap Menteri ATR/BPN tersebut akan dijadwalkan ulang.

“Dengan tidak hadirnya yang bersangkutan, saya yakin penyidik akan menjadwal ulang rencana pemeriksaannya,” kata Setyo.

Nusron dipanggil sebagai saksi, bukan tersangka. KPK sebelumnya menyatakan penyidikan masih berkembang untuk menelusuri lebih jauh keterkaitan pihak-pihak lain dalam perkara tersebut.

Kasus ini bermula dari OTT KPK pada 14 September 2026 yang berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan HGB dan layanan pertanahan di Kabupaten Bogor.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka antara lain Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta sejumlah pihak swasta.

KPK juga menyebut empat tersangka dari pihak swasta diduga merupakan orang kepercayaan Nusron, yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

KPK sebelumnya menyita uang tunai sekitar Rp106,3 miliar dalam perkara tersebut. Penyidik juga melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi untuk melengkapi alat bukti penyidikan.

Meski demikian, KPK belum menetapkan Nusron sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Pemeriksaan terhadapnya sebagai saksi menjadi bagian dari proses penyidikan yang masih berjalan.

Sumber: Liputan6.com

Lebih baru Lebih lama