Trending

Komisi II DPRD Kalsel Dorong Pariwisata Tetap Jadi Penggerak PAD

SOSOK: Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi atau Paman Yani - Foto Dok Istimewa

RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Penyesuaian kemampuan keuangan daerah pada 2027 berdampak pada alokasi anggaran sejumlah perangkat daerah, termasuk Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi II DPRD Kalsel dalam rapat lanjutan pembahasan rancangan anggaran 2027 bersama mitra kerja, Senin (6/10/2026).

Rapat dihadiri Dinas Pariwisata Kalsel, Biro Administrasi Pembangunan Setda Kalsel, Bappeda, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi atau Paman Yani mengatakan, penyesuaian anggaran harus diikuti dengan penajaman skala prioritas agar program pembangunan tetap berjalan.

“Kita harus tetap optimis. Program-program prioritas yang memberikan manfaat bagi masyarakat harus tetap menjadi perhatian bersama. Nanti akan kita perjuangkan kembali dalam pembahasan berikutnya agar kebutuhan yang memang penting dapat terakomodasi,” ujarnya.

Menurut Paman Yani, keterbatasan anggaran tidak seharusnya membuat perangkat daerah mengurangi perhatian terhadap program strategis yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Karena itu, setiap SKPD diminta menyusun program berdasarkan tingkat kebutuhan dan dampaknya terhadap pembangunan daerah.

Selain mempertahankan program prioritas, Komisi II DPRD Kalsel mendorong Dinas Pariwisata melakukan inovasi untuk menggali potensi pendapatan daerah.

Salah satu peluang yang dibahas adalah kerja sama dengan pihak ketiga melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan. Skema tersebut dinilai dapat membuka ruang agar aset dan potensi pariwisata daerah memberikan kontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dorongan tersebut menempatkan sektor pariwisata tidak hanya sebagai sektor pengembangan destinasi dan ekonomi masyarakat, tetapi juga sebagai salah satu potensi yang dapat diperkuat untuk mendukung pendapatan daerah.

Paman Yani menilai sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemangku kepentingan menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan program di tengah penyesuaian fiskal.

Dengan penentuan prioritas dan pengembangan potensi pendapatan, program pariwisata diharapkan tetap dapat berjalan meski kemampuan anggaran daerah pada 2027 mengalami penyesuaian.

Penulis: H. Faidur

Lebih baru Lebih lama