![]() |
| KOORDINASI: Suasana rapat kerja Komisi I DPRD Kalsel bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Komisi I DPRD Kalimantan Selatan menyoroti mekanisme penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dinilai perlu dievaluasi agar penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat.
Sorotan itu muncul dalam rapat kerja Komisi I DPRD Kalsel bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel untuk membahas program kerja dan anggaran Tahun Anggaran 2027 di Banjarmasin, Rabu (7/10/2026).
Rapat dipimpin Ilham Nor dari Komisi I DPRD Kalsel bersama Kepala Pelaksana BPBD Kalsel Ronny Eka Saputra.
Selain membahas kebutuhan anggaran BPBD 2027, pertemuan tersebut menyoroti kesiapsiagaan daerah menghadapi risiko bencana yang dinilai semakin kompleks, termasuk banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Komisi I mendorong agar program BPBD tidak hanya berorientasi pada penanganan setelah bencana terjadi. Aspek pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan dinilai perlu mendapat porsi lebih kuat dalam perencanaan program.
Salah satu kebutuhan mitigasi yang disampaikan BPBD adalah dukungan anggaran untuk kegiatan susur sungai. Kegiatan ini dinilai dapat membantu pemetaan potensi risiko, terutama pada wilayah yang rawan banjir dan memiliki persoalan lingkungan di sepanjang aliran sungai.
Di sisi lain, mekanisme penggunaan BTT menjadi perhatian karena dalam kondisi tertentu prosesnya membutuhkan waktu relatif panjang. Persoalan itu dinilai perlu dievaluasi mengingat penanganan bencana membutuhkan respons cepat ketika masyarakat terdampak.
Komisi I memandang mekanisme dukungan pembiayaan penanggulangan bencana perlu dikaji agar respons pemerintah dapat lebih cepat, efektif dan tepat sasaran, dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembahasan juga mengarah pada rencana revisi Peraturan Daerah (Perda) Kalsel Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Perda tersebut saat ini merupakan perubahan atas Perda Kalsel Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dalam basis data JDIH BPK, Perda Nomor 6 Tahun 2017 masih berstatus berlaku.
Revisi diperlukan untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kondisi kebencanaan yang dihadapi Kalsel.
Cakupan penanganan juga didorong agar lebih komprehensif, termasuk mengakomodasi dampak kabut asap yang muncul akibat karhutla.
Persoalan kabut asap tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan memberikan dampak terhadap berbagai sektor.
Ilham Nor menegaskan, program BPBD yang disusun untuk 2027 harus benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
“Yang paling penting adalah bagaimana program yang direncanakan benar-benar mampu memperkuat kesiapsiagaan daerah dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Mitigasi harus diperkuat, sehingga ketika bencana terjadi kita sudah memiliki kesiapan yang lebih baik,” ujarnya.
Sementara itu, Ronny Eka Saputra menyampaikan BPBD terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana di Kalsel.
Dukungan pemerintah daerah dan DPRD, terutama dari sisi anggaran serta penyempurnaan regulasi, dinilai diperlukan agar upaya penanggulangan bencana dapat berjalan lebih optimal.
Melalui pembahasan program dan anggaran 2027 tersebut, Komisi I dan BPBD Kalsel tidak hanya menyinkronkan kebutuhan pembiayaan, tetapi juga mengevaluasi kesiapan daerah menghadapi risiko bencana.
Penguatan mitigasi, mekanisme pendanaan yang lebih responsif dan pembaruan regulasi menjadi bagian dari langkah yang didorong untuk memperkuat ketahanan Kalsel menghadapi bencana, termasuk ancaman karhutla dan dampak perubahan iklim.
Penulis: H. Faidur
