Trending

Kesbangpol Kalsel Perkuat Sinergi Media untuk Cegah Hoaks

FOTO BERSAMA: Pelaksanaan kegiatan penguatan kewaspadaan media yang dirangkai dengan sosialisasi Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional Tahun 2026, oleh Kesbangpol Kalsel - Foto Dok Diskominfo Kalsel

RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat kolaborasi pemerintah, media, dan masyarakat untuk mencegah penyebaran hoaks, disinformasi, serta isu provokatif yang berpotensi memicu konflik sosial.

Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan penguatan kewaspadaan media yang dirangkai dengan sosialisasi Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional Tahun 2026 di Banjarbaru, Kamis (15/10/2026).

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan, Ferdi Yospi Libia Erwinda, mengatakan perkembangan teknologi informasi membuat penyebaran informasi berlangsung semakin cepat dan menjangkau masyarakat secara luas.

Di satu sisi, kemudahan tersebut mendukung penyebaran informasi pembangunan dan pendidikan politik. Namun, di sisi lain, muncul tantangan berupa hoaks, ujaran kebencian, dan informasi yang berpotensi memicu keresahan hingga konflik di tengah masyarakat.

“Informasi yang tidak benar apabila disebarluaskan secara masif dapat menimbulkan keresahan, memperuncing perbedaan, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, bahkan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya.

Ferdi menekankan pentingnya profesionalisme, independensi, akurasi, dan etika jurnalistik dalam menyajikan informasi kepada publik. Pemberitaan mengenai isu sensitif, konflik sosial, maupun suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) perlu melalui proses verifikasi dan konfirmasi sebelum dipublikasikan.

Menurutnya, penguatan kewaspadaan media tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan pers. Sebaliknya, langkah tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem informasi yang sehat, berimbang, dan bertanggung jawab.

Media juga diharapkan berperan dalam meluruskan informasi keliru, meredam penyebaran isu provokatif, serta memperkuat persatuan dan kebangsaan.

Selain membahas kewaspadaan terhadap informasi, kegiatan tersebut mencakup sosialisasi Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional Tahun 2026. Pengukuran ini bertujuan memetakan kondisi kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berpotensi memengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ferdi menjelaskan, hasil pengukuran diharapkan menjadi bahan evaluasi dan dasar penyusunan kebijakan strategis. Karena itu, pelaksanaannya perlu didukung kesamaan pemahaman mengenai metodologi, validitas dan objektivitas data, koordinasi lintas sektor, serta tindak lanjut hasil pengukuran.

Kesbangpol Kalsel juga mendorong keterlibatan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, instansi vertikal, unsur intelijen, akademisi, media, serta masyarakat dalam proses tersebut.

Koordinasi, fasilitasi, dan pemantauan lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat kewaspadaan dini agar potensi gangguan dapat diantisipasi sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Ferdi berharap kolaborasi seluruh pihak dapat menjaga kualitas informasi publik sekaligus mendukung stabilitas daerah.

“Mari kita jadikan media sebagai ruang penyebaran informasi yang sehat, bukan ruang penyebaran kebencian dan provokasi. Mari kita jadikan data sebagai dasar kebijakan, bukan sekadar angka dalam laporan, serta menjadikan kolaborasi sebagai kekuatan utama untuk menjaga Kalimantan Selatan tetap aman, damai, harmonis, dan kondusif,” ajaknya. (rls)

Lebih baru Lebih lama