RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Sampanahan, Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru yang dihelat pada 14 September 2026 lalu dipersoalkan karena banyaknya suara tidak sah.
Menanggapi kisruh Pilkades ini, DPRD Kabupaten Kotabaru turun tangan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) setelah mendapat aduan dari salah satu kontestan.
RDP yang dilangsungkan pada Senin (5/10/2026) tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Awaludin.
Agenda ini turut dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD, Ketua KPU Kotabaru, Ketua Bawaslu Kotabaru, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), calon kepala desa bersangkutan, serta panitia pelaksana Pilkades Desa Sampanahan.
Dalam kesempatan tersebut, Awaludin menegaskan bahwa lembaga legislatif tidak memiliki kewenangan langsung untuk memutuskan ataupun mengubah hasil akhir Pilkades.
“Sesuai tupoksi, fungsi anggota dewan hanyalah sebagai pengawas terhadap eksekutif, agar eksekutif dapat melakukan langkah-langkah dan tahapan Pilkades sesuai dengan Perda dan Perbup yang ada,” tegas Awaludin.
Meski demikian, lanjut Awaludin, karena DPRD telah menerima surat aspirasi resmi dari masyarakat Desa Sampanahan, pihaknya memberikan ruang dialog melalui forum RDP guna meredakan ketegangan dan mencari solusi terbaik.
Hasil dari RDP tersebut melahirkan sebuah rekomendasi konkret dari DPRD Kotabaru untuk menyelesaikan polemik yang ada di tingkat bawah.
“Dari RDP ini, kita merekomendasikan untuk dilakukan penghitungan ulang terhadap suara yang tidak sah, tetapi tetap dalam satu lokus,” ungkap Awaludin.
Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses tersebut tetap mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi. Sebelum penghitungan ulang dieksekusi, pihak SKPD terkait diwajibkan untuk meminta persetujuan terlebih dahulu kepada seluruh calon kepala desa. “Agar Pilkades berjalan adil dan sesuai harapan masyarakat,” tambahnya.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Kepala DPMD Kotabaru, Syamsudin, menyatakan pihaknya akan segera mempelajari rekomendasinya.
“Jadi nanti kita rapatkan, karena ini harus melalui kesepakatan bersama para kandidat tidak bisa hanya satu pihak saja,” tandas Syamsudin.
Penulis: Mawardi
