Trending

Banjarbaru Usulkan Relokasi Puskesmas Landasan Ulin ke Pemerintah Pusat

SOSOK: Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby - Foto Dok Diskominfo Banjarbaru

RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Pemerintah Kota Banjarbaru mengusulkan dukungan pemerintah pusat untuk relokasi dan pembangunan gedung baru Puskesmas Landasan Ulin. Usulan tersebut disampaikan Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby dalam kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Gedung Auditorium KH Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (12/10/2026).

Dalam pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Muhammad Yahya Zaini itu, Lisa memaparkan sejumlah kebutuhan daerah di bidang kesehatan, gizi, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial.

Relokasi Puskesmas Landasan Ulin menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah pusat, khususnya terkait dukungan Kementerian Kesehatan untuk pemindahan lokasi sekaligus pembangunan gedung baru.

Pemko Banjarbaru berharap dukungan tersebut dapat membantu pemenuhan kebutuhan infrastruktur kesehatan agar fasilitas pelayanan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan yang berlaku.

Selain pembangunan puskesmas, Lisa turut memaparkan sejumlah program pelayanan kesehatan, mulai dari pelayanan kesehatan dasar, pemeriksaan kesehatan gratis, imunisasi, pencegahan stunting, hingga pengendalian penyakit.

Kebutuhan pemerataan tenaga kesehatan serta penguatan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan juga menjadi bagian dari persoalan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.

Di tengah upaya meningkatkan pelayanan kesehatan, Pemko Banjarbaru turut menyoroti dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kabut asap yang ditimbulkan kebakaran berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat dan meningkatkan kebutuhan pelayanan medis.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga masuk dalam pembahasan. Pemerintah daerah menyampaikan sejumlah aspek pelaksanaan program tersebut sebagai bagian dari koordinasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), persoalan yang disoroti mencakup pemutakhiran data peserta penerima bantuan iuran, mekanisme kepesertaan, serta peningkatan kualitas pembiayaan dan pelayanan kesehatan.

Pemutakhiran data diperlukan untuk mendukung ketepatan sasaran bantuan, sedangkan koordinasi terkait kepesertaan dan pembiayaan dibutuhkan agar penyelenggaraan jaminan kesehatan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Pada bidang ketenagakerjaan dan perlindungan sosial, paparan turut mencakup kondisi ketenagakerjaan daerah, tingkat pengangguran terbuka, serta cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pemko Banjarbaru berharap berbagai aspirasi yang disampaikan melalui kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan program pemerintah ke depan.

Dukungan pemerintah pusat, terutama untuk kebutuhan pembangunan fasilitas kesehatan, diharapkan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan, mekanisme penganggaran, dan ketentuan yang berlaku.

Koordinasi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan Pemko Banjarbaru menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan serta perlindungan sosial bagi masyarakat. (hmr)

Lebih baru Lebih lama