![]() |
| KOORDINASI: Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemkot Banjarbaru - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Pemerintah Kota Banjarbaru meminta perangkat daerah lebih selektif menyusun dan menjalankan program di tengah keterbatasan anggaran. Program yang bersifat sekunder diminta ditinjau kembali agar anggaran dapat difokuskan pada pelayanan dan kebutuhan masyarakat.
Arahan itu menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemkot Banjarbaru, Selasa (6/10/2026).
Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Sirajoni yang mewakili Wali Kota Erna Lisa Halaby mengatakan perangkat daerah harus mampu membedakan program yang bersifat primer dan sekunder.
“Anggaran kegiatan kita terbatas. Jadi perlu dikoreksi benar-benar mana yang primer dan menjadi prioritas untuk pelayanan kepada masyarakat. Kalau yang sekunder, mungkin bisa ditunda terlebih dahulu,” kata Sirajoni.
Selain anggaran, perangkat daerah diminta lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan regulasi yang diterbitkan pemerintah pusat maupun daerah.
Menurut Sirajoni, perubahan aturan harus segera dipahami agar pelaksanaan program di lapangan tidak berbenturan dengan ketentuan terbaru.
“Kalau ada perubahan aturan, kita harus segera memahami dan mengetahuinya. Jangan sampai dalam mengaplikasikan kegiatan di wilayah, kita justru terbentur atau ketinggalan dengan aturan yang sudah berubah,” ujarnya.
Pemkot juga meminta peraturan daerah yang sudah tidak relevan ditinjau kembali. Penyesuaian regulasi dinilai penting agar kebijakan tetap sesuai dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Persoalan lingkungan menjadi agenda lain dalam Rakor, terutama persiapan menghadapi penilaian Adipura 2026.
Pengelolaan sampah diminta tidak berhenti pada persoalan kebersihan. Pemilahan dan pengurangan sampah dari sumber juga menjadi perhatian.
Sirajoni menyebut data persiapan Adipura menunjukkan sisa makanan menjadi komponen terbesar sampah di Banjarbaru.
“Untuk Banjarbaru, data persiapan Adipura menunjukkan sisa makanan menjadi komponen terbesar sampah. Karena itu, pemilahan dan pengelolaan sampah dari sumber menjadi salah satu hal yang perlu diperkuat,” ungkapnya.
Rakor juga membahas kedisiplinan ASN dan Non-ASN, pengawasan bangunan yang berpotensi melanggar tata ruang, serta penanganan pengangguran terbuka.
Persoalan pengangguran diminta menjadi perhatian lintas perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Sementara itu, pencegahan karhutla dan kekeringan kembali ditekankan. Pemerintah kota meminta perangkat daerah tidak menunggu bencana terjadi sebelum mengambil langkah.
“Dalam hal bencana, kita jangan tiba masa tiba akal. Pencegahan harus dipikirkan sejak awal, bukan setelah terjadi,” tegas Sirajoni.
Rangkaian Rakor juga diisi penyerahan SK pengangkatan sebagai PNS kepada dua lulusan IPDN yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
Penulis: H. Faidur
