Trending

Raperda APBD Banjarbaru 2027: Belanja Rp1,37 Triliun, Defisit Rp170,3 Miliar

RAMAI: Suasana rapat paripurna DPRD Kota Banjarbaru dengan agenda pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 - Foto Dok Istimewa

RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Pemerintah Kota Banjarbaru mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dengan proyeksi pendapatan Rp1,207 triliun dan belanja Rp1,377 triliun.

Rancangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru, Kamis (10/9/2026), bersamaan dengan penyampaian Raperda dan pengantar Nota Keuangan APBD 2027.

Berdasarkan rancangan yang disampaikan Pemko Banjarbaru, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp1.207.656.519.895.

Angka tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp352.367.397.273 dan pendapatan transfer sebesar Rp746.563.289.543.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.377.963.542.360. Belanja tersebut meliputi belanja operasi Rp1.164.876.022.460, belanja modal Rp206.087.519.900, belanja tidak terduga Rp2 miliar, serta belanja transfer Rp5 miliar.

Dengan proyeksi tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp170.307.022.465.

Pemko Banjarbaru merencanakan defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dengan nilai yang sama.

Dalam penyusunan rancangan APBD 2027, Pemko Banjarbaru menyatakan kebijakan anggaran diarahkan pada efisiensi dan efektivitas, terutama di tengah kondisi penerimaan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat.

Sejumlah sektor menjadi prioritas, antara lain pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, serta pengendalian inflasi.

Belanja untuk fungsi pengawasan, peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pemenuhan pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga menjadi perhatian.

Untuk sektor pendidikan, Pemko Banjarbaru menyatakan tetap mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20 persen dari belanja daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby, melalui sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, menyebut penyusunan APBD 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan tantangan ekonomi nasional dan regional.

Pemko menyatakan tetap optimistis dalam menyusun anggaran, namun mengedepankan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan efektivitas.

Rancangan APBD tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Kota Banjarbaru. Masukan dan pendapat legislatif menjadi bagian dari proses penyempurnaan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 sebelum ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penulis: H. Faidur

Lebih baru Lebih lama