 |
| FOTO BERSAMA: Pelaksanaan Rakornis Pengelola Situs Meratus UGGp 2026 - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat pengelolaan Meratus UNESCO Global Geopark (UGGp) sebagai bagian dari persiapan menghadapi proses revalidasi dan evaluasi UNESCO pada 2028.
Penguatan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pengelola Situs Meratus UGGp 2026 yang berlangsung 22–24 September 2026. Forum tersebut melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pengelola situs, perangkat daerah, serta berbagai pemangku kepentingan.
Rakornis mengusung tema “Memperkuat Sinergi Pengelolaan Geopark Meratus Menuju Kawasan yang Lestari dan Mendunia”.
Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalsel Ariadi Noor mengatakan rakornis menjadi bagian dari penyusunan program kerja pembangunan dan pengembangan Meratus UGGp di enam wilayah.
“Mulai tanggal 22 sampai 24 September, kami mengadakan rapat koordinasi untuk menyusun program kerja pelaksanaan pembangunan dan pengembangan UNESCO Global Geopark di enam wilayah, yang terdiri dari dua kota dan empat kabupaten,” ujarnya di Banjarbaru, Selasa (22/9/2026).
Enam wilayah tersebut meliputi Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Tapin.
Ariadi mengatakan persiapan menuju revalidasi dan evaluasi UNESCO perlu dilakukan sejak dini agar pengelolaan Meratus UGGp tetap memenuhi prinsip dan standar yang ditetapkan.
“Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur mengharapkan agar kita mempersiapkan diri sedini mungkin sebelum dilakukan revalidasi dan re-evaluasi oleh UNESCO. Kita tidak ingin status UNESCO Global Geopark ini berakhir pada tahun 2028,” jelasnya.
Menurutnya, salah satu langkah yang perlu diperkuat adalah revitalisasi situs-situs dalam kawasan Meratus dengan mengembangkan tiga pilar utama, yakni geodiversitas, biodiversitas, dan keragaman budaya.
“Kita memiliki tiga pilar keanekaragaman yang harus dikembangkan. Pertama biodiversity, kedua geodiversity, dan ketiga culture diversity, termasuk melibatkan masyarakat Dayak Meratus agar mereka merasakan manfaat dari keberadaan UGGp ini,” katanya.
Pengelolaan Meratus UGGp juga diarahkan agar memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pengembangan UMKM, homestay, pemandu wisata, hingga sektor ekonomi kreatif menjadi bagian yang didorong secara berkelanjutan.
Ariadi menekankan perlunya sinergi lintas sektor karena sejumlah program pemerintah daerah berkaitan langsung dengan kawasan Pegunungan Meratus.
“Misalnya Kominfo untuk mengatasi blank spot, PUPR untuk membangun infrastruktur di daerah remote yang akses jalannya belum ada, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan yang semuanya memiliki program kerja di sekitar kawasan Pegunungan Meratus. Program kegiatan mereka harus disinergikan,” tuturnya.
Selain penguatan tata kelola, Pemprov Kalsel juga mendorong promosi Meratus UGGp hingga tingkat internasional. Kawasan Meratus dinilai memiliki potensi tidak hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai ruang penelitian dan edukasi.
“Kami menekankan perlunya promosi yang mendunia atau mengglobal, bukan sekadar domestik lagi, dengan target utama wisatawan mancanegara,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kalsel sekaligus Ketua Harian Pengelola Meratus UGGp Iwan Fitriady mengatakan geopark bukan sekadar kumpulan situs geologi, melainkan satu kesatuan warisan yang mempertemukan geodiversitas, biodiversitas, dan keragaman budaya masyarakat.
Menurut Iwan, pengakuan Meratus sebagai UNESCO Global Geopark pada 2025 menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab bagi seluruh pihak.
“Karena itu, tugas kita bukan berhenti pada memperoleh status, tetapi memastikan nilai-nilai Meratus benar-benar dilindungi, dipahami, dimanfaatkan secara berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Iwan menjelaskan pengelolaan Meratus UGGp mencakup tiga aspek utama, yakni konservasi, edukasi, dan ekonomi masyarakat.
Konservasi diarahkan pada perlindungan warisan geologi, keanekaragaman hayati, dan budaya. Sementara aspek edukasi dikembangkan dengan menjadikan geopark sebagai ruang belajar bagi masyarakat, generasi muda, dan wisatawan.
Adapun dari sisi ekonomi, pengembangan diarahkan melalui geowisata, produk lokal, UMKM, ekonomi kreatif, dan usaha masyarakat yang tetap memperhatikan keberlanjutan kawasan.
“Kita juga harus mempersiapkan revalidasi UNESCO Global Geopark tahun 2028. Waktu yang tersedia harus kita manfaatkan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas situs, membangun program yang terukur, serta menunjukkan dampak nyata pengelolaan geopark,” tegasnya.
Iwan berharap rakornis tidak berhenti pada koordinasi, tetapi menghasilkan langkah konkret dalam pengelolaan Meratus UGGp.
“Karena itu, mari kita jadikan rakor ini sebagai ruang untuk menyamakan langkah, memperjelas peran, menyelesaikan persoalan, dan melahirkan aksi nyata,” katanya.
Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalsel Endarto dalam laporannya mengatakan rakornis diinisiasi Badan Pengelola Meratus UGGp dengan dukungan dan pelibatan berbagai pihak.
Menurutnya, koordinasi diperlukan untuk memastikan konservasi, pendidikan, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di kawasan geopark berjalan secara terpadu.
“Konsep geopark tidak hanya tentang pelestarian warisan geologi, tetapi juga tentang integrasi alam, budaya, dan pemberdayaan masyarakat lokal ke dalam satu kerangka kerja terpadu,” ujarnya.
Rakornis tersebut diikuti 60 peserta yang terdiri atas 26 pengelola situs, 19 perwakilan SKPD Provinsi Kalsel, 12 perwakilan pemerintah kabupaten/kota, satu perwakilan Meratus Geopark Youth Forum, serta satu perwakilan Himpunan Pramuwisata Indonesia.
Forum tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai tantangan pengelolaan di lapangan, mulai dari pengelolaan situs, isu lingkungan, fasilitas interpretasi dan infrastruktur penunjang, partisipasi masyarakat, hingga kesiapan pengembangan geowisata.
Penulis: H. Faidur