 |
| IMBAUAN : Basarnas dan Polri meminta masyarakat dan insan pers tidak menyebarluaskan rekaman video pencarian korban tanpa sensor di media sosial, saat konfrensi pers di RS Bhayangkara - Foto Dok. Rian |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Maraknya rekaman video pencarian dan evakuasi korban kecelakaan kapal KM Virgo tanpa sensor yang beredar luas di media sosial menjadi atensi serius Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Banjarmasin.
Jajaran tim SAR meminta masyarakat hingga insan pers untuk bijak dan tidak memperluas penyebaran visual sensitif tersebut.
Kasubbag Umum Basarnas Banjarmasin, Budiono, mengungkapkan bahwa pihaknya sangat menyayangkan tersebarnya rekaman gambar maupun video kondisi korban yang tersebar tanpa penyaringan di jagat maya.
"Baik, itu video-video yang sudah terlanjur terekspos. Sebelumnya kami tidak mengetahui, tiba-tiba sudah ada berseliweran di media sosial," ujar Budiono pada konferensi pers di RS Bhayangkara, Senin (28/9/2026) kemarin.
Ia mengimbau kepada seluruh pengguna media sosial dan insan pers agar dapat bekerja sama dalam menjaga etika serta empati terhadap keluarga korban dengan tidak menyebarluaskan rekaman gambar sensitif.
"Harapan saya bagi seluruh media sosial, bagi teman-teman wartawan juga, tolong bantu kami supaya gambar-gambar atau video yang sudah terlanjur atau belum terlanjur, tolong jangan sampai diekspos ke publik," tegasnya.
Sementara itu, terkait proses hukum dan penyelidikan insiden kecelakaan laut KM Virgo, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) menyampaikan bahwa penanganan perkara kini resmi ditangani langsung oleh jajaran Mabes Polri.
Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Nur Khamid, menjelaskan penetapan pengambilalihan penanganan perkara tersebut didasari oleh beberapa pertimbangan teknis serta efektivitas di lapangan.
"Ini juga perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media terkait masalah penanganan kasusnya KM Virgo ini. Bahwasannya penanganan ditangani oleh Mabes Polri, karena memang ada beberapa aspek. Yang pertama adalah efektivitas, karena memang lokasi penanganannya ini juga melibatkan beberapa wilayah," jelas Kombes Nur Khamid.
Selain efektivitas lintas wilayah, aspek koordinasi dan keterlibatan pemeriksaan berbagai ahli maupun instansi terkait menjadi alasan utama proses pemeriksaan dipusatkan di tingkat Markas Besar.
"Yang kedua ada pertimbangan kaitannya masalah koordinasi. Di sini juga nanti ada pemeriksaan terkait masalah ahli atau mungkin instansi terkait. Itu alasannya, jadi untuk mempermudah di dalam pemeriksaan sehingga penanganan ini ditangani oleh Mabes Polri," tambahnya.
Polda Kalsel meminta media dan publik bersabar menunggu perkembangan resmi penanganan perkara yang nantinya akan dirilis secara terpusat oleh Divisi Humas Mabes Polri.
"Dan nanti dari rekan-rekan media, dalam waktu tidak berapa lama, mungkin dari Humas Mabes Polri akan merilis kaitannya kasus ini," tutupnya.
Penulis : Rian