 |
| BICARA: Anggota Fraksi PKS Habib Hamid Bahasyim saat menyampaikan pendapat - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mengingatkan Pemerintah Provinsi Kalsel agar upaya memperkuat kemandirian fiskal tidak dilakukan dengan menambah beban masyarakat melalui kebijakan pajak dan retribusi.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Raperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Raperda Perubahan APBD (APBD-P) Kalsel 2026 di Banjarmasin, belum lama tadi.
Pendapat akhir Fraksi PKS dibacakan Habib Hamid Bahasyim. Ia mengatakan kemandirian fiskal penting untuk memperkuat kemampuan daerah membiayai pembangunan.
Namun, menurutnya, kebijakan tersebut harus tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
"Sehingga upaya tersebut harus tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan tidak berujung pada penambahan beban melalui kebijakan pajak maupun retribusi daerah," katanya.
Fraksi PKS juga mendorong Pemprov Kalsel mempertimbangkan penerbitan obligasi syariah atau sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.
Menurut Habib, skema tersebut dinilai relevan dengan karakteristik masyarakat Kalsel sekaligus dapat menjadi pilihan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan daerah.
Di sisi lain, Fraksi PKS mengapresiasi peningkatan pendapatan dan belanja daerah dalam APBD-P 2026. Namun, tambahan anggaran tersebut diminta benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Pemanfaatan APBD-P 2026 harus betul-betul menyentuh kebutuhan rakyat banyak sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
Fraksi PKS menilai penguatan fiskal daerah harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap kemampuan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, peningkatan pendapatan daerah tidak hanya tercermin dalam angka APBD, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalsel.
Penulis: Fathur