 |
| RAMAI: Komisi II DPRD Kalsel menggelar RDP bersama Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) Kalsel - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penguatan sektor perunggasan lokal melalui pengendalian biaya produksi, perluasan pasar, dan kebijakan yang berpihak kepada peternak daerah.
Hal itu dibahas Komisi II DPRD Kalsel saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) Kalsel di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kalsel, belum lama ini.
Rapat dipimpin Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, H. Jahrian, S.E., dan dihadiri Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Balai Karantina Hewan, serta pihak terkait lainnya.
Dalam RDP tersebut, persoalan yang dihadapi peternak menjadi perhatian, mulai dari fluktuasi harga, tingginya biaya produksi hingga persaingan dengan produk peternakan dari luar daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Firman Yusi, S.P., mengatakan salah satu hal yang perlu diperkuat adalah pengendalian harga pokok produksi (HPP) agar tetap efisien.
Menurutnya, efisiensi dapat dilakukan melalui pengelolaan pakan, logistik, hingga manajemen produksi. Dengan biaya yang lebih terkendali, peternak diharapkan tetap mendapatkan keuntungan layak tanpa membuat harga produk terlalu tinggi bagi masyarakat.
“Dengan biaya produksi yang lebih terkendali, harga jual dapat tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat, sementara peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak,” ujarnya.
Firman juga mendorong pemerintah memberikan insentif kepada pelaku usaha yang menggunakan dan menyerap produk unggas lokal. Kebijakan tersebut dinilai dapat memperluas pasar sekaligus meningkatkan daya saing peternak Kalsel.
Selain itu, ia mengusulkan penerapan sistem resi gudang untuk komoditas hasil perunggasan, khususnya daging dan telur ayam broiler.
“Ketersediaan stok yang terkelola dengan baik akan memberikan kepastian bagi peternak maupun konsumen. Ini penting untuk menjaga keseimbangan antara produksi dan kebutuhan pasar,” katanya.
Firman juga meminta program pemerintah yang berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat dan percepatan penurunan stunting dapat memprioritaskan produk peternakan lokal.
Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan pasar yang lebih pasti bagi peternak daerah.
“Ketika produk lokal menjadi pilihan utama dalam berbagai program pemerintah, maka peternak kita akan semakin kuat dan sektor pangan daerah menjadi lebih mandiri,” tambahnya.
Sementara itu, Jahrian menegaskan Komisi II DPRD Kalsel membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi terhadap berbagai persoalan sektor perunggasan.
Masukan dari pelaku usaha dan organisasi profesi, menurutnya, penting sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran bagi pengembangan sektor perunggasan di Kalimantan Selatan.
Penulis: H. Faidur