 |
| RAMAI: Suasana audiensi antara pengurus PGRI bersama DPRD Balangan - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - DPRD Kabupaten Balangan menegaskan komitmennya mengawal berbagai aspirasi guru sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Balangan yang membahas sejumlah persoalan strategis di dunia pendidikan.
Pertemuan itu menjadi forum untuk menyerap masukan sekaligus merumuskan langkah tindak lanjut bersama pemerintah daerah.
Audiensi yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Balangan, Saiful Arif, berlangsung bersama jajaran PGRI Kabupaten Balangan, pengurus cabang khusus SMA, SMK, SLB, serta perwakilan PGRI kecamatan, Kamis (9/7/2026).
Berbagai persoalan menjadi perhatian dalam dialog tersebut, mulai dari pelaksanaan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru, pendidikan inklusif, kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, hingga dukungan operasional bagi organisasi profesi guru.
PGRI menilai sistem zonasi masih memerlukan penyempurnaan agar memberikan kesempatan yang lebih adil bagi seluruh peserta didik, termasuk siswa berprestasi. Selain itu, masih terdapat anggapan di masyarakat bahwa hanya sekolah tertentu yang memiliki kualitas unggul.
Menanggapi hal tersebut, Saiful Arif berharap lulusan berprestasi tetap melanjutkan pendidikan di Kabupaten Balangan sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah.
"Kita tentu berharap anak-anak berprestasi dapat terus mengenyam pendidikan di Balangan. Pemerintah daerah telah memiliki berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk Program 1.000 Sarjana yang perlu kita dukung bersama," ujarnya.
Dalam audiensi itu, para guru juga menyoroti pelaksanaan pendidikan inklusif yang masih menghadapi keterbatasan tenaga pendamping bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
Saiful Arif mengatakan pemerintah daerah telah bekerja sama dengan rumah sakit untuk mendukung proses asesmen peserta didik berkebutuhan khusus. Namun, kebutuhan tenaga ahli dan guru pendamping tetap perlu dipetakan agar layanan pendidikan inklusif semakin optimal.
Selain membahas layanan pendidikan, PGRI juga mengusulkan dukungan operasional organisasi, bantuan hibah bagi SMA, SMK, dan SLB, serta anggaran untuk mendukung kegiatan siswa, seperti lomba akademik, debat, cerdas cermat, hingga Praktik Kerja Lapangan (PKL).
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Saiful Arif memastikan DPRD Balangan tidak akan berhenti pada tahap menerima aspirasi.
"Beberapa poin yang menjadi perhatian kita meliputi kebutuhan sarana dan prasarana, dukungan operasional, serta hibah kegiatan pendidikan. Pada pertemuan selanjutnya, kami akan mengundang Dinas Pendidikan, Bagian Aset, dan Dinas Kepegawaian agar bersama-sama memetakan kebutuhan, termasuk formasi tenaga pendidik dan jumlah peserta didik, sehingga dapat dirumuskan solusi yang tepat," tegasnya.
Menurutnya, sinergi antara DPRD, PGRI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata, dan mampu mencetak generasi unggul di Kabupaten Balangan.
Penulis: Mardiana