 |
| PENYERAHAN DOKUMEN: Pemkab Tala menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 mengalami defisit sebesar Rp375,01 miliar. Proyeksi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Tanah Laut dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, Senin (13/7/2026).
Rapat yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Tanah Laut itu dipimpin Ketua DPRD H. Khairil Anwar. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Tanah Laut Ismail Fahmi mewakili Bupati H. Rahmat Trianto membacakan nota pengantar KUA-PPAS 2027.
Ismail Fahmi menjelaskan, tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2025–2029. Karena itu, arah kebijakan pembangunan tetap difokuskan pada tujuh prioritas utama.
Ketujuh prioritas tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, tata kelola pemerintahan yang baik, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.
"Kebijakan daerah tahun anggaran 2027 diarahkan pada upaya peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan. Sementara untuk pos belanja, kami tetap mengedepankan prinsip money follow program dan spending better," ujar Ismail Fahmi.
Dalam pemaparannya, Sekda menyebutkan pendapatan daerah tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp1.600.881.364.739, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp269.866.922.739 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp1.331.014.442.000.
Di sisi lain, kebutuhan Belanja Daerah diperkirakan mencapai Rp1.975.893.216.636,06.
"Dengan demikian, anggaran pendapatan diproyeksikan lebih kecil dari belanja, sehingga terjadi defisit sebesar Rp375.011.851.897,06," ungkapnya.
Meski demikian, Ismail Fahmi optimistis pembahasan bersama DPRD akan menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi faktor penting dalam menyusun APBD yang efektif, transparan, akuntabel, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
Rapat Paripurna tersebut juga dihadiri para wakil ketua dan anggota DPRD Tanah Laut, staf ahli, para asisten Sekretariat Daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta camat se-Kabupaten Tanah Laut.
Penulis: Lutfi