 |
| KOORDINASI: Wali Kota Lisa memberikan arahan kepada jajaran perangkat daerah dalam rapat koordinasi - Foto Dok MC Banjarbaru |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dan menjauhi praktik pungutan liar (pungli).
Pesan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah di Aula Gawi Sabarataan, Senin (8/6/2026). Rapat dihadiri jajaran pimpinan daerah mulai dari staf ahli, asisten sekretaris daerah, kepala dinas, camat, lurah, hingga pimpinan unit kerja lainnya.
Dalam arahannya, Lisa menegaskan bahwa seluruh program pemerintah daerah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ia meminta setiap perangkat daerah memastikan program berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang nyata.
“Berikan pelayanan yang terbaik, murni untuk melayani,” tegas Lisa.
Selain menyoroti pelayanan publik, Wali Kota juga memberikan perhatian terhadap tata kelola pemerintahan. Ia meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran serta mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang sah.
Pada kesempatan tersebut, Lisa turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah atas capaian dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, Banjarbaru berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sekaligus menuntaskan seluruh tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kita berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan yang membanggakan, Kota Banjarbaru adalah satu-satunya kota yang sudah 100 persen menanggapi dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Ulun menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras bapak dan ibu semua,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut juga membahas penertiban aset daerah, pengelolaan sampah, serta pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) agar lebih tepat sasaran.
Khusus terkait administrasi pertanahan, Lisa meminta camat dan lurah lebih teliti dalam menerbitkan surat sporadik untuk menghindari potensi sengketa lahan di kemudian hari.
“Jangan sampai menerbitkan surat sporadik yang tumpang tindih. Ulun minta tolong, di Kota Banjarbaru jangan sampai ada tanah yang bermasalah,” katanya.
Melalui rapat koordinasi itu, Pemerintah Kota Banjarbaru berupaya memperkuat sinergi antarlembaga sekaligus memastikan program pembangunan berjalan efektif demi meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Penulis: H. Faidur