 |
| KOORDINASI: Suasana rapat kerja Kemenag RI bersama Komisi VIII DPR RI - Foto Dok Detik |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan dua skema untuk menyelesaikan persoalan guru non-aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama.
Salah satu langkah yang akan ditempuh ialah memberikan prioritas kepada sekitar 18 ribu guru honorer yang selama ini mengabdi di sekolah negeri di bawah naungan Kemenag pada formasi ASN yang akan datang.
"Guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri jumlahnya sekitar 18 ribu orang itu akan mendapatkan prioritas formasi yang akan datang," ujar Nasaruddin dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (30/6/2026).
Menurut Nasaruddin, skema tersebut telah dibahas bersama pimpinan DPR RI dan sejumlah kementerian terkait. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi VIII DPR RI atas dukungan terhadap upaya penyelesaian persoalan guru non-ASN.
"Tetapi alhamdulillah tadi pagi kita sudah menyuarakan seperti juga apa yang sering kita bicarakan di Komisi 8 ini. Kami juga berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan, seluruh Bapak Ibu Komisi 8 ini," katanya.
Ia menambahkan, berbagai solusi yang selama ini dibahas bersama DPR telah mendapatkan perhatian dari pimpinan DPR RI.
"Informasi yang kita diskusikan bersama beberapa waktu yang lalu juga sudah didengar oleh pimpinan DPR kita dan termasuk solusi-solusi yang kita tawarkan," lanjutnya.
Selain prioritas pengangkatan ASN, Kementerian Agama juga mengusulkan pemberian insentif tambahan sebesar Rp1,5 juta bagi guru madrasah non-ASN yang belum dapat diakomodasi dalam formasi ASN.
Usulan tersebut sebelumnya telah dibahas dalam rapat antara Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR RI.
"Misalnya yang tidak bisa terangkat sekarang karena begitu banyak jumlahnya, kita akan usulkan untuk mendapatkan insentif Rp1,5 juta," tutur Nasaruddin.
Sumber: Detik.com