Trending

Komisi III DPRD Kalsel Monitoring Hibah Jalan Lingkungan di Barito Kuala

MONITORING: Jajaran Komisi III DPRD Kalsel saat melakukan pengecekan kondisi jalan program hibah di Kabupaten Batola - Foto Dok Istimewa

RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Komisi III DPRD Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap program hibah jalan lingkungan di Kabupaten Barito Kuala, Kamis (2/4/2026). Kegiatan ini merupakan bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Rombongan Komisi III dipimpin oleh Sekretaris Komisi III, Habib Muhammad Zen Bahasyim, serta didampingi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan. Kehadiran Perkim turut memberikan penjelasan teknis terkait pelaksanaan dan progres program hibah jalan lingkungan di daerah tersebut.

Dalam kunjungan ini, rombongan melakukan peninjauan langsung ke dua lokasi, yakni Desa Trantang dan Desa Handil Bakti. Di kedua desa tersebut, Komisi III melihat kondisi jalan yang telah dibangun melalui program hibah sekaligus menyerap aspirasi masyarakat setempat.

Habib Muhammad Zen Bahasyim menegaskan bahwa kegiatan monitoring ini penting untuk memastikan program hibah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan.

“Program hibah jalan lingkungan ini sangat penting dalam menunjang mobilitas warga dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, kami ingin memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai harapan,” ujarnya.

Dari hasil peninjauan, sebagian besar jalan yang telah dibangun dinilai memberikan dampak positif, khususnya dalam memperlancar akses transportasi warga. Meski demikian, masih terdapat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian, seperti peningkatan kualitas pekerjaan serta perawatan pasca pembangunan.

Melalui kegiatan ini, Komisi III DPRD Kalsel berharap program hibah jalan lingkungan ke depan dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedesaan.

Sumber: DPRD Kalsel 

Lebih baru Lebih lama