 |
| WAWANCARA: Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALTIM- Merespons kritik dan kegelisahan publik yang sempat ramai di media sosial, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud, dengan legowo memutuskan untuk mengembalikan mobil dinas barunya yang bernilai Rp8,49 miliar.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepekaan sang Gubernur Kaltim terhadap dinamika sosial di Benua Etam.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim Muhammad Faisal, mengungkapkan bahwa keputusan pembatalan pengadaan dari APBD Perubahan 2025 ini tidak diambil secara sepihak. Gubernur Kaltim terlebih dahulu melakukan konsultasi mendalam dengan sejumlah lembaga pengawas negara, termasuk Kemendagri, KPK, dan BPK.
"Bapak Gubernur Kaltim mencermati masukan dari berbagai lembaga dan mendengar langsung kegelisahan tokoh masyarakat serta agama. Sebagai pemimpin yang memegang teguh amanah, beliau legowo dan memilih mengutamakan harmoni serta kepercayaan publik di atas fasilitas jabatan," ujar Faisal di Samarinda, Minggu (1/3/2026).
Mobil dinas mewah berjenis Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e tersebut diketahui baru saja melewati proses serah terima pada 20 November 2025. Namun dirinya memastikan bahwa kendaraan senilai nyaris Rp8,5 miliar itu sama sekali belum digunakan.
"Unitnya masih berada di Kantor Badan Penghubung Kaltim di Jakarta dan belum menyentuh aspal Kaltim. Mumpung belum dipakai operasional, Bapak Gubernur Kaltim langsung memerintahkan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk memproses pengembaliannya," tegas Faisal.
Proses administrasi pembatalan dilaporkan telah berjalan sejak Jumat pekan lalu. Pihak penyedia, yakni CV Afisera Samarinda, disebut kooperatif dan memahami situasi.
Berdasarkan mekanisme yang berlaku, penyedia wajib menyetorkan kembali dana sebesar Rp8.499.936.000 ke kas daerah selambat-lambatnya 14 hari setelah unit mobil diterima kembali.
Sebagai konsekuensi dari langkah berani ini, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud akan kembali mengandalkan kendaraan pribadinya untuk menunjang seluruh aktivitas kedinasan.
"Keputusan ini adalah bukti nyata komitmen Pemprov Kaltim terhadap prinsip good governance. Bapak Gubernur Kaltim sangat berterima kasih atas kritik konstruktif dari masyarakat. Bagi beliau, menjaga integritas dan kebersamaan jauh lebih berharga daripada fasilitas mewah," tutup Faisal yang juga berharap polemik ini resmi berakhir.
Sumber: Adpim Pemprov Kaltim